“Penurunan dana transfer hingga 37,76 persen. Hal itu sangat mempengaruhi kemampuan fiskal kota. Ketergantungan kita terhadap dana pusat mencapai 85 persen. Sehingga penyesuaian menjadi keniscayaan,” ungkapnya.
Penurunan pendapatan daerah dari Rp2,678 triliun menjadi Rp1,667 triliun. Kondisi ini mengharuskan pemerintah melakukan rasionalisasi belanja secara ketat. Meski demikian, pemerintah tetap menjaga prioritas pelayanan dasar.
“Rasionalisasi dilakukan tanpa mengurangi pelayanan dasar, 6 SPM, dan pelayanan publik esensial. Kami pastikan efisiensi tidak mengurangi hak masyarakat,” tegasnya.
Wali Kota juga menegaskan bahwa strategi pemerintah tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.
BACA JUGA: Dewan Pendidikan Kaltim: Krisis Guru Bisa Jadi Bom Waktu Pendidikan untuk Bontang
Termasuk memperkuat kemandirian fiskal, efisiensi belanja, serta meningkatkan kualitas perencanaan.
“Setiap rupiah dalam APBD 2026 harus memberikan dampak nyata. Terutama untuk pendidikan 20 persen, infrastruktur 40 persen, kesehatan, pengentasan kemiskinan dan seluruh indikator SPM,” tambahnya.