Meski seleksi CPNS menjadi salah satu solusi, Abdu Safa mengingatkan adanya tenggang waktu antara proses seleksi dan penempatan.
Jika seleksi dibuka pada tahun yang sama ketika guru-guru pensiun, kekosongan tenaga pengajar bisa berlangsung selama beberapa bulan.
“Masih ada tenggang waktu yang kosong. Itu yang kami khawatirkan. Harapan kami pemerintah pusat bisa memberi kesempatan bagi daerah membuka kebutuhan formasi guru atau mempercepat proses seleksi nasional. Supaya masalah ini tidak terjadi," sebutnya.
BACA JUGA:Pekan Pertama Operasi Zebra Mahakam 2025 di Bontang, 84 Pelanggar Terjaring
Bontang saat ini memiliki 5.800 guru ASN dari jenjang PAUD hingga SMP, serta 10.000 guru non-ASN. Jumlah guru non ASN jauh lebih besar.
Menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap tenaga kontrak. Namun regulasi pembatasan perekrutan honorer membuat mekanisme pemenuhan kebutuhan guru semakin sulit.
BACA JUGA:40 Warga Klaim Tanahnya Tergusur Jalan Abdi Negara, Pemkot Bontang Diminta Tanggung Jawab
Menurut Abdu Safa, kekurangan guru bukan hanya persoalan jumlah tenaga kerja, tetapi menyangkut keberlanjutan pendidikan dan kualitas pembelajaran bagi siswa di Bontang.
“Kami hanya ingin pendidikan tetap berjalan. Anak-anak tidak boleh dirugikan karena kekosongan guru,” ucapnya.