SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM - Forum Aksi Rakyat Kalimantan Timur (Fraksi Kaltim) mengancam akan memblokir Sungai Mahakam jika Dana Bagi Hasil dipotong oleh Pemerintah Pusat.
Hal itu disampaikan saat Fraksi Kaltim mendatangi Gedung DPRD Kaltim pada Selasa (11/11/2025) malam.
Mereka menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Wakil Ketua DPRD Kaltim dan sejumlah anggota dewan lainnya, untuk menyampaikan tuntutan tersebut.
BACA JUGA:Dewan - Rakyat Kaltim Tolak Pemangkasan DBH, Siapkan Langkah Lobi Pemerintah Pusat
Ketua Forum Aksi Rakyat Kaltim, Vendy Meru, menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan sekadar aksi protes.
Melainkan bentuk kepedulian terhadap keadilan fiskal bagi daerah penghasil seperti Kalimantan Timur.
Dia menilai, sudah terlalu lama pemerintah pusat mengambil bagian yang besar dari sumber daya alam Kaltim. Sementara kesejahteraan masyarakatnya tertinggal jauh.
"Kami datang bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk menyampaikan suara rakyat," ujar Vendy saat ditemui usai rapat, Rabu (12/11/2025) tengah malam.
Menurut Vendy, seluruh aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan itu telah diterima secara terbuka oleh DPRD.
BACA JUGA:DPRD Kaltim Dorong Solusi Non Litigasi dalam Kasus Penolakan Perpanjangan HGU PTPN IV
Bahkan, ia menyebutkan telah ada kesepakatan untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut dan menyampaikannya secara resmi kepada pemerintah pusat.
Adapun tuntutan utama Fraksi Kaltim adalah agar DBH dari pemerintah pusat tidak lagi dipotong. Ia menyebut, tidak ada alasan yang bisa membenarkan pemangkasan tersebut.
Mengingat Kaltim merupakan salah satu provinsi penyumbang devisa terbesar untuk Indonesia.
"Dana bagi hasil kita tidak boleh dipotong, apapun alasannya. Kaltim ini penyumbang devisa untuk negara. Kami ini urutan kedua dari seluruh provinsi penghasil, baru dari satu sektor pertambangan saja," tegasnya.
Lebih lanjut, Vendy menjelaskan bahwa secara ekonomi, Kaltim memiliki posisi tawar yang kuat terhadap pemerintah pusat.