KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan proyek pembangunan dengan sistem multi years (tahun jamak) akan tetap dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.
Kebijakan ini diambil sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjamin keberlanjutan program-program strategis yang memerlukan waktu pelaksanaan lebih dari satu tahun.
Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, menegaskan bahwa keberlanjutan proyek multi years merupakan salah satu prioritas utama pemerintah daerah. Menurutnya, sistem tersebut terbukti mampu mempercepat penyelesaian proyek besar yang membutuhkan proses bertahap serta pengawasan jangka panjang.
“MY tahun depan tetap bisa, tetap ada,” ujar Wakil Bupati Kutim saat dikonfirmasi, Jumat 7 November 2025.
Ia menjelaskan, pelaksanaan proyek dengan sistem multi years tidak selalu ditentukan oleh besaran anggaran, melainkan oleh kebutuhan waktu pengerjaan yang tidak memungkinkan diselesaikan dalam satu tahun anggaran.
“MY itu tidak mesti besar kecil anggarannya. Ada proyek yang memang tidak bisa dilaksanakan hanya setahun,” jelasnya.
Mahyunadi menambahkan, penggunaan kontrak tahun jamak juga memberikan efisiensi yang signifikan bagi pemerintah daerah. Dengan sistem ini, proses lelang tidak perlu dilakukan berulang setiap tahun, sehingga dapat memangkas waktu dan biaya administrasi.
“Kalau satu jalan dilaksanakan setiap tahun, ya berarti tiap tahun lelang. Tapi kalau satu kali lelang untuk tiga tahun, itu yang disebut multi years,” paparnya.
Selain efisiensi, sistem multi years juga dinilai mampu menjaga kualitas hasil pekerjaan. Dengan waktu pengerjaan yang lebih panjang, kontraktor memiliki ruang lebih luas untuk memastikan setiap tahapan pembangunan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.
“Ini bukan soal besar kecil dana, tapi soal efektivitas kerja. Kita ingin semua proyek berjalan lancar tanpa hambatan administrasi tiap tahun,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mahyunadi mengungkapkan bahwa proyek-proyek multi years yang akan dilanjutkan pada tahun depan tetap difokuskan pada sektor infrastruktur dasar, terutama pembangunan dan peningkatan jalan penghubung antar kecamatan.
Menurutnya, sektor tersebut memiliki dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah tidak ingin pelaksanaan pembangunan terhambat hanya karena keterbatasan tahun anggaran. Melalui pola kontrak multi years, proyek dapat berjalan berkesinambungan hingga seluruh target pembangunan yang direncanakan untuk tahun 2028 tercapai.
“Semua program 2028 sudah mulai jalan. Tinggal gemuk kurusnya saja yang kita sesuaikan,” tuturnya.(Sakiya Yusri)