Jadi Tulang Punggung Ekonomi, DPRD Kukar Minta Apkasindo Kawal Petani Sawit

KUTAI KARTANEGARA, NOMORSATUKALTIM – Wakil Ketua I DPRD Kukar, Abdul Rasid, menegaskan bahwa sektor kelapa sawit memiliki peran strategis dalam menggerakkan roda perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara, tidak hanya sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan tetapi juga membuka peluang kerja luas bagi masyarakat lokal.

Politisi asal Kukar ini menekankan pentingnya pengelolaan kelapa sawit yang tepat agar memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat, sekaligus mendorong produktivitas petani secara berkelanjutan.

"Kelapa sawit menjadi salah satu tulang punggung ekonomi Kutai Kartanegara. Karena itu, pengelolaannya harus terus ditingkatkan agar mampu memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya, Selasa, 28 Oktober 2025. 

Ia juga mengapresiasi kiprah Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) yang aktif mendampingi petani dalam peningkatan kapasitas dan tata kelola kebun sawit. Menurutnya, peran edukatif organisasi ini sangat penting agar petani mampu mengelola lahan secara produktif sekaligus ramah lingkungan.

"Kalau pengelolaan sawit dilakukan dengan benar, tentu hasilnya akan berdampak positif bagi ekonomi keluarga petani. Apalagi harga sawit saat ini cukup menggembirakan, mencapai sekitar Rp3.300 per kilogram," jelas Rasid.

Selain produktivitas, Rasid juga menyoroti persoalan klasik yang kerap dihadapi petani sawit di Kukar, yakni status lahan yang masuk dalam kawasan hutan. Ia menekankan bahwa hal ini memerlukan perhatian serius semua pihak agar petani tidak dirugikan akibat kebijakan yang tumpang tindih.

"Banyak masyarakat sudah lama menggarap lahan, tapi kemudian dinyatakan sebagai kawasan hutan. Apkasindo harus ikut mengawal persoalan ini, apalagi setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat hak masyarakat dalam mengelola lahan," tegasnya.

Rasid optimistis, dengan kebijakan pengelolaan lahan masyarakat yang tepat, petani lokal akan lebih leluasa memanfaatkan lahannya secara legal dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan berujung pada peningkatan produktivitas, kesejahteraan ekonomi desa, serta keberlanjutan lingkungan.(*)