Mampukah Kukar Menjawab Kebutuhan Pangan IKN

Kabupaten Kukar melalui Sekda Sunggono telah meminta sebagai pemasok utama bahan makanan IKN. Tantangan sekaligus peluang. Bagaimana menyiapkan swasembada pangan dua kali lipat dari saat ini. Targetnya memenuhi 50 persen kebutuhan IKN.   ----------------- MASALAH ketahanan pangan menjadi pembahasan serius. Ketika pemaparan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang diinisiasi Kementrian PPN/Bappenas beserta Dinas Lingkungan Hidup di Novotel, pekan lalu. Terutama menghadapi perpindahan ibu kota negara (IKN). Menghadapi migrasi aparatur sipil negara (ASN) yang kabarnya mencapai 1,5 juta jiwa itu. Sekda Kutai Kartanegara (Kukar) Sunggono hadir saat itu. Ia pintar memanfaatkan situasi. Agar Kukar nantinya tidak gigit jari. Menjadi penonton di rumah sendiri. Ia menawarkan diri bahwa Kukar siap menjadi pemasok utama bahan pangan warga IKN. Ia sampaikan di hadapan Direktur Lingkungan Hidup Medrilzam. Yang  saat itu memaparkan tujuan KLHS untuk masterplan IKN. Dan juga peserta perwakilan dari berbagai daerah. “62 persen wilayah Kukar adalah kawasan pertanian. Jadi untuk pangan, saya rasa bisa mengandalkan pasokan dari Kukar, jangan hanya menyerahkan kepada persaingan pasar sempurna,” ujar Sunggono. Menurutnya, Kukar sudah menyiapkan grand design mekanisasi pertanian di kecamatan-kecamatan penghasil pangan. Meski terkendala kurangnya dana dari APBD untuk mendukung program tersebut. Memang, kata dia, APBD Kukar salah satu yang terbesar di Indonesia. Tahun 2020, APBD nya mencapai Rp 5,2 triliun. Tapi saat itu anggaran didistribusikan ke-193 desa, 44 kelurahan dengan 18 kecamatan. Dana tersebut tidak cukup jika hanya diperuntukkan membangun industri pertanian. “Kukar mohon dibantu. Ini sudah kami petakan. Harapannya Kukar ikut tumbuh bersama IKN. Tidak hanya jadi penonton,” ujarnya, saat itu. Bukan hanya sebatas omongan. Produksi sektor pertanian Kukar terutama beras, dianggap surplus. Setidaknya untuk memenuhi kebutuhan warga Kukar. Bahkan Kukar andil dalam memasok kebutuhan beras di Kalimantan Timur (Kaltim). Sekretaris Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar Ngakan Putu Suatika ketika dikonfirmasi mengakui hal yang sama. Adanya surplus bahan panganan untuk wilayah Kukar. Namun, apabila memasok kebutuhan IKN secara keseluruhan Putu merasa masih belum bisa. Lantaran surplus dari Kukar hanya bisa menutupi sebagian kecil kebutuhan Kaltim. Belum bicara soal IKN. "Tapi jika untuk kebutuhan Kaltim, beras masih (perlu) mendatangkan dari luar," ujar Putu kepada Disway Kaltim, Senin (9/3). Putu menjelaskan. Kebutuhan beras Kukar saat ini mencapai 85 ribu ton per tahunnya. Dari jumlah produksi 130 ribu ton. Selisih itulah yang selama ini didistribusikan ke berbagai wilayah di Kaltim. "Itu untuk ukuran Kaltim saja masih sangat kurang," tambahnya. Namun keinginan Kukar untuk menjadi daerah penghasil bahan makanan yang bisa berkontribusi secara penuh di IKN, bisa saja terlaksana. Dengan beberapa langkah yang harus dilakukan. Antara lain menambah luasan lahan pertanian atau luasan lahan sawah. Saat ini Kukar baru memiliki lahan pertanian seluas 22 ribu hektare. Kemudian langkah selanjutnya. Menaikkan indeks pertanaman di Kukar. Selama ini dalam satu tahun indeks tanam di Kukar hanya 1-2 tanam setahun. Artinya panennya hanya 1-2 kali dalam setahun. Bisa didorong menjadi tiga kali dalam setahun. Untuk mencapai 3 kali setahun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yakni memiliki jaringan irigasi yang bagus. Kemudian tersedianya sumur air. "Itu yang sedang kita lakukan bersama Badan Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas PU," kata Putu. Saluran air besar nantinya akan dikoordinasikan oleh BWS. sedangkan jaringan irigasi air sekunder akan dikerjakan Dinas PU. Sementara jaringan irigasi langsung masuk ke areal pertanian akan dikerjakan Distanak. Itupun belum cukup. Jika asumsi adanya migrasi besar-besaran berkisar 1,5 juta - 2 juta jiwa. Masuk ke wilayah IKN baru. Harus ada perluasan areal pertanian. Paling tidak dua kali lipatnya. Dari luasan lahan saat ini. Atau mencapai 40 ribu hektare lahan. Namun, tahun ini belum ada lagi rencana perluasan lahan pertanian yang dilakukan pemerintah daerah. Meskipun ada itupun harus melalui pemerintah pusat. "Harapan kita sih bisa berkontribusi sekitar 50 persen dari kebutuhan pangan IKN dari sektor pertanian," ungkap Putu. Selain produksi beras di sektor pertanian. Saat ini, Distanak Kukar juga sedang mengembangkan pangan alternatif. Yakni produksi jagung. Pihaknya terus mencari lahan-lahan yang bisa ditanami jagung. Dan juga mendorong petani agar ikut mengembangkan produksi jagung. Tahun 2020 ditarget akan ada sekitar 5 ribu hektare lahan jagung baru. "Meskipun memang ada kendala, tapi ini tetap terus berproses," lanjutnya. Dari sisi peternakan. Putu menegaskan jika kondisi untuk memenuhi kebutuhan warga kukar sudah mencukupi. Bahkan lebih. Tapi kembali lagi, jika disorong untuk kebutuhan IKN Distanak Kukar belum menyanggupi hal tersebut. "Sedangkan sektor perkebunan, saat ini tengah mengembangkan potensi kopi, kelapa serta aren," pungkasnya. Soal lahan ini, tentu harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak. Termasuk dengan pemerintah Provinsi Kaltim dan pemerintah pusat. Karena saat pemaparan KLHS, Direktur Lingkungan Hidup Medrilzam menyampaikan adanya tambahan luasan wilayah untuk IKN. Termasuk seluruh kawasan Tahura Bukit Soeharto dan pesisir Kukar. Awalnya seluas 180.000 hektare, kini menjadi 256.000 hektare. Wilayah itu diambil dari Kabupaten Kukar dan Penajam Paser Utara (PPU). Untuk PPU, kabarnya akan diambil dua kali lipatnya dari saat ini. KEBIJAKAN AMRAN Sebelumnya, akhir Agustus 2019. Menteri Pertanian Amran Sulaiman telah menyiapkan strategi untuk memenuhi kebutuhan pangan di Ibu kota Negara (IKN) yang baru. Itu sebelum diganti Mentan baru Syahrul Yasin Limpo. Ketika itu Amran berencana menyiapkan pangan untuk penduduk IKN baru lebih awal. Jika nantinya tahun 2024 IKN resmi pindah, Amran membayangkan infrastruktur dan sektor pertanian di Kaltim sudah siap. “Umur holtikultura 2-3 tahun sudah bisa berbuah,” kata Amran usai menjadi pembicara utama Strategi Pengembangan Kawasan dan Pangan IKN di Kalimantan Timur. Ketika itu juga dihadiri Gubernur Kaltim Isran Noor. Menurut Amran, nantinya bakal ada pembagian masing-masing cluster di 10 kota dan kabupaten di Kaltim. Bukan saja ketersedian beras, tapi juga, daging sapi maupun daging ayam termasuk bawang dan cabai. “Kita akan buat seperti cluster. Katakanlah kabupaten A mensuplai ayam, kabupaten B mensuplai sapi, kabupaten C mensuplai bawang merah, bawang putih dan seterusnya”. Jika gagasan Amran ini bisa terwujud, seluruh kebutuhan di IKN dipenuhi oleh masyarakat setempat. Mentan menjelaskan dari komunikasi dengan Isran. Pemerintah Provinsi Kaltim akan menyiapkan lahan seluas 150 ribu hektare. Itu khususnya untuk tanaman padi. Ia meyakini lahan di Kaltim cocok. “Beras 60 ribu ton, itu setara 10 ribu hektare. Pak Gubernur tadi kita sudah diskusi ada lahan sampai 50 ribu hektare jadi itu sudah selesai. Kita akan kirim alat berat ke sini ekskavator 10 unit. Lahan itu sangat bagus sangat cocok, lokasi Kaltim,” jelasnya. Amran akan menggunakan teknologi pertanian, sehingga panen akan lebih cepat. Dan mampu menekan biaya hingga 50 persen. Bagaimana kondisi tanah di Kaltim? Amran mengaku pihaknya sudah melakukan uji coba menanam di lahan yang tingkat keasamannya tinggi, seperti di Kalimantan Selatan. “Kami punya pengalaman. Kita melakukan uji coba tiga tahun lalu. Di areal 1.000 hektare. Kemudian 4.000 hektare. Sekarang ini 500 ribu hektare,” katanya, saat itu. (*) Manfaatkan Lubang Tambang untuk Kebutuhan Irigasi DEKAN Fakultas Pertanian Unikarta Tenggarong, Thamrin, menyambut baik keinginan Kukar yang mau berkontribusi menopang kebutuhan pangan di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Menurut Thamrin, ketika Presiden Joko Widodo menetapkan sebagian Kukar sebagai kawasan IKN baru, setidaknya sudah harus mempersiapkan diri. Sebagai daerah penyangga pangan di IKN baru. "Kukar itu sangat potensial dalam pengembangan pertanian," jelas Thamrin pada Disway Kaltim, Senin (9/3). Alasannya, Kukar diketahui memiliki areal pertanian yang cukup luas. Baik itu areal lahan pertanian, maupun areal perkebunan. Ditambah dengan adanya usulan rencana pembukaan lahan persawahan baru. Yang jadi kendala, kata Thamrin, ada wilayah-wilayah pertanian di Kukar yang rawan banjir. Sehingga menurutnya petani harus bisa mengatur musim tanam. Karena banjir merupakan keadaan yang tidak bisa dihindari. "Sehingga petani paling tidak bisa memprediksi bulan kapan tidak terjadi banjir," ungkapnya. Kendala selanjutnya. Tingkat kesuburan tanah lahan pertanian di Kukar yang masih rendah. Tentunya ini perlu adanya peningkatan kesuburan tanah di areal persawahan. Dengan begitu, Thamrin berharap ke depan sarana dan prasarana irigasi bisa dikembangkan. Dikarenakan masih banyaknya areal persawahan di Kukar yang belum terjangkau sarana irigasi. Salah satunya dengan memanfaatkan embung yang ada. Atau dengan memanfaatkan lubang eks tambang. Dengan begitu, pemerintah bisa bekerja sama dengan perusahaan dalam membangun irigasi. Tentunya juga dalam rangka reklamasi lubang eks tambang. "Sehingga lubang tambang yang ditinggalkan bisa dimanfaatkan sebagai sumber sarana irigasi," jelas Thamrin. Apabila ini semua sudah berjalan dengan baik. Thamrin menegaskan tinggal melakukan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) saja. Semangat dan kualitas SDM-nya juga perlu ditingkatkan. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan penduduk IKN baru yang mencapai 1,5 juta jiwa. Terlebih, saat ini Kukar telah luar biasa dalam mengembangkan teknologi pertanian tepat guna. Serta telah bekerja sama dengan lembaga pengembangan pertanian dan Faperta Unikarta. "Saat ini mekanisasi sudah terealisasi dengan baik dan terlayani dengan baik," pungkas Thamrin. (*) Pewarta  : M Rafii Editor       : Devi Alamsyah