BACA JUGA:Ratusan Koperasi di Kota Balikpapan Tak Aktif, DKUMKMP Fokus Lakukan Verifikasi dan Revitalisasi
Semua saldo di RKUD merupakan bagian dari mekanisme keuangan yang wajib disimpan di bank pemerintah.
"Tidak ada yang berani main-main dengan uang pemerintah. Semua dana itu sudah punya kegiatan, hanya belum dibayarkan saja," tegasnya.
Andi juga menilai istilah "dana mengendap" harus dijelaskan secara hati-hati agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
Dia menyayangkan bahwa menteri keuangan menerima mentah-mentah data yang dilampirkan.
Menurutnya, lampiran itu bisa ditelurusi terlebih dahulu agar tidak memunculkan kegaduhan.
"Sayangnya, diksi ‘mengendap’ itu multitafsir. Padahal secara faktual, uang itu memang masih di bank karena belum waktunya dibayarkan," ujarnya.
Menurutnya, seluruh kepala daerah tentu tidak akan berani menahan dana publik di luar ketentuan hukum.
"Semua dana di Samarinda sudah ada kegiatannya. Kalau pun masih tersisa, itu karena belum dibayar, bukan diendapkan," pungkas Andi Harun.
Meski isu dana mengendap telah ditepis kedua pejabat dari kabupaten dan kota itu, namun Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berpesan ke pemerintah daerah (Pemda) agar tidak membiarkan dana mengendap terlalu lama dan dapat dikelola dengan bijak.
Purbaya juga menyarankan Pemda mempercepat belanja produktif dan tidak menunggu hingga akhir tahun.
Para kepala daerah juga diminta menjaga tata kelola dan integritas karena ini berpengaruh terhadap kepercayaan investor serta masyarakat.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji juga menyatakan bahwa dengan pengelolaan kas daerah yang lebih terkonsolidasi melalui bank pembangunan daerah, sirkulasi uang di daerah akan semakin sehat.
"Kalau uang pemerintah berputar di daerah, multiplier effect-nya besar sekali. Ini akan membantu meningkatkan kredit UMKM, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat, maka kita setuju saran menteri Purbaya" ujar Seno Aji.