Samarinda, DiswayKaltim.com - Keengganan pengusaha transportasi online membeber data jumlah armada juga dikeluhkan Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda.
Perwakilan Dishub Samarinda, Agus mengeluhkan hal itu. "Pihak aplikator tidak pernah terbuka terkait jumlah driver kepada kami," singgungnya.
Di samping itu, kontribusi pengusaha angkutan online terhadap daerah baik retribusi atau pun lainnya justru minim. "Semula ada melalui uji kir kendaraan. Tapi dari 200 kendaraan yang beroperasi di Samarinda cuma 133 yang lakukan uji kir dari tujuh badan usaha. Sisanya 67 kendaraan kami enggak tahu itu kemana," sebut Agus.
Namun setelah keluar Permenhub 118/2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, kewenangan dilakukan oleh Pemprov. "Itu angka kir sebelum Permenhuh 118/2018. Setelah UU 108 direvisi, tidak ada kewenangan di pemkot. Pemprov masih ada, sehingga kami tidak dapat retribusi," tambahnya lagi.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono pun menyayangkan keengganan Gojek dan Grab memberikan data.
“Kami berhak tahu. Kami paham administrasi kok, jangan sampai timbul masalah. Tolong kasih deadline waktu akhir minggu ini sudah ada progres," tegas politisi Partai Golkar ini.
Senada, Anggota Komisi III DPRD Kaltim lainnya, Baharuddin Demmu juga menyampaikan keberatannya. "Data pun enggak mau kasih. Kami di DPRD secara kelembagaan minta data itu," tegas dia.
Demmu menerangkan, sudah ada kesepakatan antara Dishub Kaltim dengan pengusaha transportasi online terkait pembagian armada. Di antaranya di Samarinda sebanyak 200 armada.
"Tapi apakah keputusan ini mengikat, jangan sampai ada lebih armada. Kalau kelebihan harus ada sanksi. Lalu, apakah Gojek dan Grab terlibat dalam keputusan ini? Kalau ada kesepakatan harusnya Grab dan Gojek hormati," imbuh Politisi PAN ini. (m3/dah)
Berita Terkait: Pengusaha Angkutan Online Tak Tahu Data Driver, Kadis Kominfo: Itu Ngeramput..