“Dalam waktu dekat kami akan menggelar pertemuan dengan 17 perusahaan sawit bersama OPD terkait. Tujuannya untuk bekerja sama membahas dukungan fasilitas agar pelayanan jemput bola bisa berjalan lebih efektif,” tuturnya.
Menurutnya, pendekatan ini lebih efisien karena wilayah kerja perusahaan biasanya mencakup beberapa kampung sekaligus.
Selain itu, perusahaan memiliki jaringan internet mandiri dan fasilitas penginapan yang dapat dimanfaatkan petugas.
BACA JUGA: Dibandingkan IKN, Pertumbuhan Penduduk PPU Tertinggi Masih di Kecamatan Penajam
“Kalau pelayanan dilakukan di area perusahaan, cakupan warganya lebih luas dan efisien. Perusahaan juga punya akses internet sendiri serta rumah singgah yang bisa digunakan petugas,” ujarnya.
Dalam agenda itu, Disdukcapil juga akan melibatkan Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Timur, mengingat sebagian wilayah pelayanan berada di kawasan perbatasan lintas kabupaten seperti Kutai Timur dan Kutai Kartanegara.
“Di wilayah seperti Kelay, Biatan, Talisayan, hingga Biduk Biduk, banyak warga yang bekerja di area perusahaan perkebunan berbatasan dengan kabupaten lain. Jadi koordinasi dengan provinsi penting agar data kependudukan tetap sinkron,” jelas David.
Dia menegaskan, ketepatan data kependudukan menjadi aspek penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyusun kebijakan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur.
BACA JUGA: Disdukcapil Mahulu: Penduduk di Mahulu Naik jadi 39,962 Jiwa
“Seluruh kebijakan pelayanan publik, baik kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sampai asuransi, mengacu pada jumlah penduduk. Itu sebabnya kami terus memastikan data selalu akurat dan diperbarui secara berkala,” pungkasnya.