“Kita ini daerah penerima transfer, bukan penyandang dana pusat. Jangan terbalik, masa kita mau hibah ke pusat sementara mereka yang kasih kita uang?” sindirnya.
BACA JUGA: Pembangunan Jalan Muara Jawaq–Abit Dikebut, Wabup Pastikan Rampung November
BACA JUGA: Redesain Jembatan ATJ Dimulai, DPUPR Pastikan Proyek Sesuai Standar
Zaenuddin menegaskan, bahwa setiap kebijakan pembangunan harus mempertimbangkan nilai manfaat dan keberlanjutan keuangan daerah.
Menurutnya, meninjau ulang proyek besar bukan tanda mundur, melainkan langkah bijak agar Kutai Barat tidak terbebani utang atau defisit di masa depan.
“Kalau kita terus memaksakan proyek besar dengan uang kecil, pasti ada yang dikorbankan. Jadi pilih yang benar-benar penting,” tegasnya.
Dengan kondisi dana transfer yang berkurang sekitar Rp700 miliar, Zaenuddin menilai saat ini merupakan momentum tepat bagi pemerintah daerah untuk merancang ulang strategi pembangunan dan memprioritaskan program yang benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
BACA JUGA: APBD Perubahan Kutai Barat Disahkan, Fraksi Golkar Wanti-wanti Risiko Administrasi
BACA JUGA: APBD Perubahan 2025 Disahkan, Bupati Edwin Tegaskan Komitmen Bangun Kutai Barat
“Gunakan uang yang ada seefektif mungkin. Jangan semua ingin dikerjakan sekaligus. Kita harus berani meninjau ulang program yang bukan kewenangan kita dan melakukan perbaikan agar pembangunan tetap berjalan lancar,” pungkasnya.