MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Mahulu, Damianus Tamha mengakui program tanam padi 10 hektare di setiap kampung selama ini belum berjalan maksimal.
Menurutnya, salah satu kendala utamanya yakni kondisi lahan yang masih hutan rimba dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk pembersihan.
Kemudian, kendala berikutnya, yakni belum tersedianya pupuk organik yang betul-betul mendukung kesuburan tanah. Selain itu, juga areal di setiap kampung masih banyak yang masuk kawasan hutan lindung.
Sehingga, hal itu perlu koordinasi lanjutan dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengupayakan pembebasan lahan.
BACA JUGA: Program Tanam Padi Gunung 10 Hektare di Mahulu Dinilai Gagal, Ketua DPRD Dorong Evaluasi Total
“Terkait tanam padi 10 hektare memang belum terlalu maksimal selama ini. Kekurangan kita selama ini terkait dengan pengelolaan lahannya. Kemudian kesediaan pupuk kandangnya belum ada, jadi semua masih alami,” kata Damianus Tamha saat diwawancara NOMORSATUKALTIM, Senin 6 Oktober 2025.
Lebih lanjut, ia menyoroti masih minimnya peran antar instansi pemerintah, seperti Dinas Pertanian yang memiliki peran dalam hal penyuluh pertanian.
Padahal, kata Damianus, jika sinergitas antar instansi pemerintah betul-betul maksimal, maka program tersebut pasti berjalan maksimal, atau setidaknya meminimalisir kendala di lapangan yang berdampak pada peningkatan hasil produksi padi.
“Karena DPMK kalau jalan sendiri agak berat, kalau kampung sendiri juga agak berat. Maksudnya ada kerjasama teknisnya dengan Dinas Pertanian karena ini menyangkut program kepala daerah harusnya didorong betul-betul,” ujarnya.
BACA JUGA: Upaya Mengurangi Pasokan dari Luar Daerah, Mahulu Kembangkan Pertanian Terpadu
Salah satu tujuan utama program yang dicanangkan Pemkab Mahulu itu yakni untuk meningkatkan swasembada padi, sehingga kebutuhan pangan tidak bergantung dari luar daerah.
Namun, Damianus mengakui bahwa, tujuan mulia tersebut belum terwujud, karena terbukti selama ini kebutuhan beras dan bahan kebutuhan pokok lainnya di Mahulu justru masih banyak didatangkan dari luar daerah.
Hal itu disebabkan karena hasil produksi padi masyarakat lokal belum maksimal, termasuk pencapaian dari program tanam padi 10 hektare yang dibiayai APBD Mahulu itu, bahkan luas areal pertanian yang dibuka juga sebagian besar ada yang tidak sampai 10 hektare.
Ia juga memastikan bahwa, setiap tahun anggaran untuk program tersebut selalu dialokasikan melalui Anggaran Dana Kampung (ADK) dengan nominal mencapai Rp200-an juta per kampung.
BACA JUGA: Sektor Pariwisata dan Pertanian Dinilai Punya Potensi Tingkatkan PAD Mahulu