“Patroli juga terhalang. Semua aktivitas jadi susah kalau jalan tidak diperbaiki. Mau jaga hutan saja jadi kesulitan,” katanya.
Berbagai upaya sudah ditempuh agar akses segera diperbaiki. Proposal telah diajukan ke perusahaan sejak Mei lalu, namun hasilnya belum terlihat.
“Ada yang mau bantu, ada yang tidak. Jadi tidak kompak. Ada yang bantu hanya BBM dan dump truk, tapi ya tidak bisa kalau bukan alat berat yang turun,” keluhnya.
Sayangnya, hingga kini belum ada perhatian dari pemerintah daerah.
BACA JUGA:Terpangkas Rp1,3 Triliun, Sudirman Latif Sebut APBD-P 2025 Disusun dengan Prinsip Kehati-hatian
Penjaga hutan hanya mengandalkan dukungan swadaya masyarakat.
“Selama ini pemerintah kabupaten tidak pernah membantu kami. Harapannya, ada perhatian, karena kami tidak punya anggaran seperti pemerintah. Benar-benar nol,” tegas Yuliana.
Ia berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap kondisi ini.
“Tolonglah dibantu, entah operasional atau perbaikan jalan. Supaya hutan tetap terjaga, tetap aman. Kalau tidak dijaga, hutan itu bisa habis,” ungkapnya.
Persoalan ini turut menjadi perhatian Ketua DPRD Jimmi. Ia menegaskan, mengaku baru mengetahui bahwa persoalan di lapangan cukup kompleks.
BACA JUGA:DPRD Kutim Desak Penertiban RT Siluman di Sidrap Pasca Putusan MK Terkait Tapal Batas
Meski secara kewenangan berada di provinsi, ia menilai Pemkab Kutim tidak bisa lepas tangan.
“Berhubung hutan ini berada di wilayah kita, seharusnya Pemda menjadi penghubung komunikasi,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pembagian dana karbon yang dianggap tidak sebanding dengan luas hutan.
Dana sebesar Rp 70 juta dinilai terlalu kecil untuk menopang biaya penjagaan kawasan konservasi tersebut.
Oleh Karena itu, DPRD Kutim berencana membuka jalur komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya Dinas Kehutanan.