Normalisasi Sungai Ampal Dikerjakan Mei

Dinas PU Balikpapan tengah bersiap mengerjakan pengendalian banjir. Dari sisi hulu, Sungai Ampal dinormalkan. Sedangkan dari sisi hilir hambatan di drainase dekat Hotel Zurich akan dibenahi. (Hafizh/Disway) -- Balikpapan, diswaykaltim - Rencana pelaksanaan normalisasi Sungai Ampal mulai menemui titik terang. Proyek sistem drainase itu akan dikerjakan Dinas PU Balikpapan dalam tiga bulan ke depan. Kabid SDA dan Drainase Dinas PU Balikpapan Rita menjelaskan, pihaknya sudah memenuhi syarat yang diperlukan untuk mulai mengerjakan proyek ini. Mulai dari penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), kajian ulang detail engineering design (DED) dan masterplan. Hingga kajian sempadan Sungai Ampal. Sementara itu pemkot yang menyelesaikan pembebasan lahan. "Kalau lelang fisik, kurang lebih prosesnya enam minggu. Kemudian baru masuk tahapan pelaksanaan. Kira-kira tiga bulan lagi sudah bisa dilaksanakan," kata Rita, Kamis (5/3). Dijelaskannya, berdasarkan masterplan dan hasil perencanaan yang sudah ada, bentuk konkret drainase sangat besar. Dimensi bentangnya mencapai 35 meter, dan adapula yang sejauh 30 meter. Ukurannya mengikuti jalur air yang sudah ditentukan. "Aliran airnya dari hulu itu Sungai Ampal. Kemudian melalui Balikpapan Baru, hingga ke hilir. Nah, hilirnya di samping Hotel Zurich tembus ke laut persis di belakang Balikpapan Super Block (BSB)," ungkapnya. Menurutnya sistem drainase ini menjadi satu kesatuan dengan program perbaikan saluran air. Saat ini, kapasitas debit air di Sungai Ampal menjadi lebih besar karena menampung titik-titik sekunder aliran air dari daerah kilo, yang merupakan wilayah Balikpapan Utara. Juga adanya penyumbatan di beberapa titik tertentu di daerah hilir. "Ada abutment-abutment di bawah jembatan yang masih tertinggal. Hambatan air juga bisa juga dilihat di bawah Hotel Zurich dan BSB. Bentuknya pancang-pancang. Sehingga dimensi yang seharusnya menjadi aliran air itu terhambat," ucapnya. Menurut Rita, normalisasi Sungai Ampal ini tidak lepas dari dukungan pemerintah pusat. Mulai dari izin pelaksanaan yang menggunakan median jalan protokol MT Haryono, juga bantuan anggaran sebesar Rp 400 miliar. "Jalan protokol itu wewenang pemerintah pusat. Pemprov membantu mengatasi saluran sekunder. Tentu saja Pemkot Balikpapan yang mengingatkan agar proyek yang pelaksanaannya selesai dalam jangka delapan bulan, harus segera direalisasikan," pungkasnya. (ryn/hdd)