JAKARTA, NOMORSATUKALTIM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel, terkait dugaan skandal pemerasan dalam pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan.
Dari kasus ini, Noel disebut menerima aliran dana sebesar Rp3 miliar hanya dalam waktu dua bulan setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Oktober 2024.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa uang tersebut masuk ke rekening Noel pada Desember 2024.
Dana itu merupakan selisih dari pungutan yang dipatok kepada para buruh dalam pengurusan sertifikat K3.
BACA JUGA : Peran Noel dalam Skandal Sertifikasi K3 Kemenaker: Tahu Ada Pemerasan, Tidak Melarang dan Dapat Jatah
Seharusnya biaya resmi hanya Rp275 ribu, tetapi dipaksa menjadi Rp6 juta jika tidak ingin dipersulit.
Dari praktik ini, total terkumpul uang hingga Rp81 miliar.
Sebagian besar dana, sekitar Rp69 miliar, dinikmati oleh Irvian Bobby Mahendro selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 periode 2022–2025.
Uang itu digunakan untuk kebutuhan pribadi, belanja, pembayaran uang muka rumah, hingga hiburan. Irvian juga menyalurkan sebagian dana kepada pejabat lain seperti Gerry Aditya Herwanto Putra Herry (Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi K3), Sutanto (Direktur Bina Kelembagaan), serta beberapa pihak lain.
BACA JUGA : Polisi Melihat Dua Pria Buang Bungkusan Berisi Sabu Saat Pengejaran
Tak berhenti di situ, Gerry turut menikmati Rp3 miliar selama periode 2020–2025. Dana itu digunakan untuk membeli mobil sekitar Rp500 juta dan sisanya ditransfer kepada pihak lain.
Sementara itu, Sub Koordinator Keselamatan Kerja Dit. Bina K3, Subhan, menerima aliran dana Rp3,5 miliar dari sekitar 80 perusahaan jasa K3.
Uang tersebut dipakai untuk kebutuhan pribadi, transfer ke pihak lain, hingga penarikan tunai sebesar Rp291 juta.
Dana serupa juga mengalir ke Anita Kusumawati selaku Koordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan sejak 2020 hingga kini.
BACA JUGA : Follow the Money Jadi Kunci, Kejati Kaltim Tekankan Pemulihan Aset Negara