Mahulu Belum Berdaulat, Kontribusi Pemerintah Pusat Dinilai Belum Maksimal

MAHULU, NOMORSATUKALTIM - Bupati Mahulu Bonifasius Belawan Geh menyebutkan bahwa hingga kini, kabupaten yang berusia 11 tahun itu belum berdaulat.

Dengan kondisi pembangunan infrastruktur yang masih sangat terbatas, bupati 2 periode itu mengatakan bahwa sebenarnya pemerintah sudah mengetahui.

Namun sayangnya pemerintah pusat tidak ada tindakan konkret terkait kondisi ketertinggalan yang ada.

“Saat ini kita di Mahulu belum berdaulat. Pemerintah pusat pasti taulah yang namanya daerah baru, tentu banyak kebutuhan pembangunan infrastruktur, kebutuhan dasar. Pendidikan dan kesehatan. Macam-macam terutama akses transportasi darat, udara."

BACA JUGA:KUPA PPAS 2025 Mahulu Resmi Disetujui, Ini Rincian Anggarannya

"Supaya proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bisa berkembang di sini,” ucap Bupati Bonifasius saat diwawancara NOMORSATUKALTIM usai upacara peringatan HUT RI ke-80, Minggu 17 Agustus 2025.

Lebih lanjut, Bupati Bonifasius mengaku sebenarnya selama ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat mengenai pembangunan di Mahulu.

Meski di tengah kondisi keuangan daerah yang sangat terbatas.

BACA JUGA:Terkendala Infrastruktur, Pelaksanaan Program MBG di Mahulu Terancam Gagal

Namun, ia menyayangkan dari upaya koordinasi yang dilakukan itu, hingga kini belum ada aksi nyata dari pemerintah pusat.

Terbukti kondisi pembangunan infrastruktur dasar di Mahulu belum ada perubahan signifikan.

BACA JUGA:Polres Mahulu Gelar Gerakan Pangan Murah di Tengah Lonjakan Harga

Akses infrastruktur jalan antar kabupaten dan kecamatan masih sulit.

Infrastruktur kesehatan masih terbatas, belum lagi persoalan ekonomi yang masih jauh dari angka ideal.

Menurutnya, semua itu terjadi karena sulitnya akses infrastruktur jalan.

Yang tentu sangat dibutuhkan dari negara adalah alokasi anggaran pembangunan dari pemerintah pusat, maupun provinsi.

BACA JUGA:Perusahaan Sawit yang Beroperasi di Mahulu Wajib Laporan Realisasi Plasma

“Selama ini koordinasi lancar saja, nggak ada kendala. Cuma implementasinya saja yang nggak cepat, belum maksimal. Banyak yang belum diakomodir oleh pusat,” ujarnya.

Ia berharap, momentum HUT RI ke-80 ini, pemerintah pusat betul-betul merefleksikan bahwa kondisi ketertinggalan pembangunan di tingkat daerah penting untuk diperhatikan, terutama Mahulu yang merupakan wilayah perbatasan negara.

“Kita berharap kedepan pemerintah pusat bisa lebih memperhatikan Mahulu ini. Karena Mahulu juga bagian dari NKRI. Supaya masyarakat di sini juga bisa mendapat akses infrastruktur yang maksimal seperti di daerah lain,” tuturnya.

Selanjutnya, ia juga menaruh harapan kepada pemimpin Mahulu selanjutnya agar bisa melanjutkan pembangunan yang selama ini sudah dirintis.

BACA JUGA: Persoalan Menahun di Mahulu: Akses Jalan Sulit, Infrastruktur Harga Mati

Ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan kedepan, terutama memprioritaskan kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur jalan.

“Tentu dalam masa pemerintahan saya banyak yang belum tuntas. Jadi yang belum tuntas dan kebutuhan mendasar kedepan harus di bangun,” tandasnya.