SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Wali Kota Samarinda Andi Harun menyebut anggaran daerah masih terbatas, sehingga tidak semua progam pembangunan bisa terjamah.
Ia menyebut Pemkot Samarinda akan prioritaskan program 2026, seiring dengan adanya kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat.
Orang nomor satu di Kota Samarinda itu menyebut keterbatasan anggaran harus diimbangi dengan pengelolaan yang tepat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
BACA JUGA:Andi Harun Terima Bintang Legiun Veteran RI: Ini untuk Kota Samarinda
“Dana kita tidak banyak, bahkan kalau dihitung antara besarnya APBD dengan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan, tidak berbanding lurus,” ujar Andi Harun belum lama ini.
Ia menjelaskan, strategi pertama adalah memastikan pengelolaan anggaran sesuai ketentuan hukum dan peraturan.
Setelah itu memastikan belanja APBD diarahkan pada program yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.
BACA JUGA:Sekolah Rakyat Samarinda Sudah Siap 95 Persen, MPLS Diperkirakan Dimulai 15 Agustus
“Kita tidak boleh membuat daftar belanja yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ucapnya.
Sejumlah sektor yang menjadi prioritas antara lain kelanjutan pembangunan pengendalian banjir, penataan kota, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi guru, dan penguasaan teknologi oleh siswa.
Di bidang ekonomi, Andi menyoroti ketergantungan Samarinda dan wilayah Kalimantan Timur terhadap pasokan pangan dari luar daerah.
Menurutnya, pemetaan kebutuhan pangan menjadi penting untuk mengantisipasi gangguan distribusi.
BACA JUGA:Pengamat: Perlu Ketegasan Pemkot Samarinda untuk Benahi Pasar Segiri
BACA JUGA:Revitalisasi Pasar Segiri Dimatangkan, Disdag Mendata Lapak Kosong untuk Pedagang Kaki Lima