“Kami tetap turun ke lapangan. Kami tanya langsung ke warga, Sudah dapat bantuan apa, Program pemerintah ini nyampe gak ke kalian. Dari situ kami tahu, mana yang berjalan dan mana yang tidak,” paparnya.
Ia menambahkan bahwa DPRD juga kerap kesulitan menilai keberhasilan program karena kurangnya dokumentasi dan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan dari pihak eksekutif.
“Kadang kami tidak tahu program ini berhasil atau tidak karena dokumentasinya tidak lengkap. Padahal itu penting untuk evaluasi,” tuturnya.
BACA JUGA: 2 Opsi Lahan Disiapkan untuk Sekolah Rakyat di Kutim, Syaratnya Harus Clean and Clear
BACA JUGA: Kampung Sidrap Masuk Wilayah Kutim, Fokus Utama Pelayanan Dasar Masyarakat
Novel pun mengingatkan agar pemerintah tak terjebak pada program yang sekadar menyenangkan masyarakat sesaat, tetapi tidak memberikan dampak jangka panjang.
“Kalau terus-terusan hanya bagi-bagi bantuan tanpa strategi jangka panjang, masyarakat akan semakin bergantung. Kita harus beri semangat, bahwa mereka bisa mandiri,” pungkasnya.