SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM — Proses pemilihan direksi perusahaan daerah (Perusda) di Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan.
Ekonom sekaligus Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul), Purwadi, menilai penunjukan direksi selama ini masih kerap dipengaruhi kepentingan politik dan jauh dari prinsip transparansi.
"Yang masuk di situ adalah karena balas budi politik, atau karena tim sukses misalnya. Atau teman dekat atau keluarga pejabat publik yang berkuasa waktu itu," kata Purwadi.
Ia menilai, praktik semacam itu berdampak pada buruknya tata kelola perusahaan.
BACA JUGA : Kutim Masih Gunakan Sistem Open Dumping, Pemkab dan DPRD Janji Lakukan Pembenahan
Pasalnya, para pimpinan yang terpilih bukan berdasarkan kapasitas profesional, melainkan kedekatan pribadi dan kepentingan kelompok.
Purwadi juga menyoroti minimnya keterlibatan publik dalam proses seleksi direksi Perusda.
Ia menyarankan agar proses seleksi dilakukan secara terbuka, bahkan disiarkan langsung melalui kanal publik.
"Kita publik tidak pernah punya kesempatan untuk melihat calon-calon direktur itu menyampaikan business plan. Berani enggak tim seleksi waktu calon-calon direktur itu seleksi, live streaming di YouTube? Kalau perlu diskusi publik terbuka. Undang semua orang, semua stakeholder di situ untuk hadir. Nguji kemampuan dia," tegasnya.
BACA JUGA : Samarinda Siapkan Sistem Parkir Berlangganan Sebagai Upaya Tekan Jukir Liar
BACA JUGA : PAD Sektor Retribusi Kabupaten Paser Rendah, Wabup Ungkap Alasannya
Menurutnya, langkah transparan semacam itu penting agar masyarakat dapat menilai secara langsung kualitas dan kapabilitas para calon direksi.
Selain itu, jejak digital dari janji-janji yang disampaikan calon dapat dijadikan tolok ukur kinerja di kemudian hari.
"Supaya nanti ada jejak digital. Ketika dia enggak beres, janjinya enggak terpenuhi, mundur," ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya memastikan para calon direksi benar-benar bebas dari afiliasi politik.