Sektor Pendidikan dan Kesehatan Tidak Terdampak Pemangkasan APBD 2027

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Pengetatan belanja daerah yang disiapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 tidak akan menyasar seluruh sektor. Anggaran operasional pendidikan dan kesehatan dipastikan tetap dilindungi agar pelayanan dasar masyarakat tidak terganggu.

Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, pemerintah akan memilah belanja yang harus dipertahankan dan pengeluaran yang masih memungkinkan untuk dikurangi. Di tengah tekanan fiskal, pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas.

“Kalau yang kita prioritaskan adalah belanja operasional pendidikan dan kesehatan, tetap kita wajib dilindungi dalam soal pembiayaan,” ujar Andi Harun usai Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Samarinda di GOR Segiri, Kamis (29/10/2026).

BACA JUGA:Pemkot Samarinda Siapkan Skema Penanganan RTLH, Verifikasi Jadi Penentu Prioritas

Menurutnya, efisiensi anggaran lebih diarahkan pada belanja modal, rencana proyek baru, serta berbagai pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan prioritas pembangunan daerah.

Langkah tersebut diperlukan agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah tidak berimbas pada keberlangsungan operasional layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.

Andi Harun menjelaskan, pemerintah harus menyesuaikan rencana pembangunan dengan kapasitas fiskal yang tersedia.

Artinya, tidak semua usulan program dan kegiatan perangkat daerah dapat langsung direalisasikan apabila berpotensi menambah beban pembiayaan.

“Pemerintah harus menyesuaikan rencana pembangunan dengan kondisi keuangan yang tersedia. Tidak seluruh usulan kegiatan dapat dijalankan apabila berpotensi membebani kemampuan pembiayaan daerah,” jelasnya.

BACA JUGA:Pemkot Samarinda Beri Keleluasaan Sekolah Atur KBM saat Kualitas Udara Memburuk

Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mengevaluasi kembali program yang telah diusulkan.

Kegiatan yang belum mendesak perlu dipertimbangkan untuk ditunda, sehingga anggaran yang tersedia dapat difokuskan pada kebutuhan yang lebih penting.

Ia menilai, penentuan skala prioritas menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah.

Pemerintah tidak hanya dituntut menyusun sebanyak mungkin program pembangunan, tetapi juga memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan mampu mendukung fungsi pelayanan publik.

Sumber: