Bankaltimtara

Kendaraan Pribadi Dominasi Mobilitas, Angkutan Umum Darat Kaltim belum Optimal

Kendaraan Pribadi Dominasi Mobilitas, Angkutan Umum Darat Kaltim belum Optimal

Suasana Terminal Sungai Kunjang, Samarinda.-DOK/Nomorsatukaltim-

SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Jumlah kendaraan bermotor di Kalimantan Timur (Kaltim) terus bertambah, sementara pemerintah masih menghadapi pekerjaan rumah untuk membuat angkutan umum menjadi pilihan utama masyarakat.

Ketimpangan ini menjadi dilema transportasi daerah, terutama ketika kendaraan pribadi mendominasi mobilitas dan kepadatan lalu lintas semakin menjadi perhatian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026, jumlah kendaraan bermotor di Kaltim mencapai 3.817.693 unit.

Data Korlantas Polri per Oktober 2026 mencatat angka yang lebih tinggi, yakni sekitar 3,95 juta unit. Di tengah jumlah penduduk Kaltim sebanyak 4,05 juta jiwa berdasarkan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), sepeda motor menjadi kendaraan yang paling mendominasi dengan sekitar 3,32 juta hingga 3,38 juta unit.

BACA JUGA: BI Perpanjang DP 0 Persen Kredit Kendaraan Bermotor hingga 2027

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim Heru Santosa mengakui, mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

Ketersediaan layanan yang mampu menarik minat masyarakat menjadi salah satu persoalan yang perlu dijawab.

“Ini menjadi PR kami di pemerintah, bagaimana angkutan umum itu bisa menarik masyarakat. Harapannya, masyarakat berbondong-bondong naik angkutan umum,” kata Heru kepada Nomorsatukaltim, Kamis, 29 Oktober 2026.

Menurutnya pemerintah perlu mengevaluasi apakah layanan yang tersedia saat ini sudah memenuhi kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA: Pertimbangan Akses belum Memadai, Dishub Mahulu Belum Terbitkan Izin Trayek Angkutan Umum

Sebab, keinginan mendorong penggunaan angkutan umum harus diikuti penyediaan layanan yang mampu menjawab kebutuhan perjalanan sehari-hari.

“Sudah tersediakah angkutan umum yang bisa menarik masyarakat?” ujarnya.

Heru menjelaskan, penyelenggaraan angkutan umum merupakan kewajiban pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelayanan transportasi perlu memperhatikan keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber: