“Kampung adalah wajah pertama pemerintahan. Kalau pelayanan di kampung buruk, maka wajah pemerintah pun terlihat buruk. Karena itu, inisiatif seperti ini sangat penting untuk menjaga marwah dan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Ombudsman akan terus mengawal implementasi program ini, termasuk mendampingi para petinggi kampung dan aparatur pelayanan dalam membangun budaya melayani yang berpihak pada masyarakat.
“Kami tidak datang untuk mengawasi saja, tetapi untuk berkolaborasi. Pelayanan yang baik adalah hak masyarakat dan kewajiban penyelenggara negara,” tegas Mulyadin.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kampung anti maladministrasi tidak hanya mencegah tindakan semena-mena seperti pungutan liar atau diskriminasi layanan, tapi juga mendidik masyarakat agar memahami hak-hak mereka sebagai warga negara.
“Kita ingin membangun masyarakat yang sadar hak, dan pemerintah yang sadar kewajiban,” tambahnya. (adv)