Dukung Wujudkan Poros Maritim Dunia

GUBERNUR Kaltara Dr H Irianto Lambrie disambut Rektor Universitas Hasanuddin Prof Dr Dwia Aries Tina saat kunjungan kerja di Kampus Unhas, belum lama ini.(HUMAS PEMPROV KALTARA) TANJUNG SELOR, DISWAY - Kalimantan Utara akan berkomitmen menyukseskan salah satu visi pemerintah, yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara ditindaklanjuti kerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Unhas. Nota kesepakatan tersebut, juga tindak lanjut atas nota kesepakatan Pemprov Kaltara-Unhas yang ditandatangani 11 Februari lalu. Nota kesepakatan DKP Kaltara-LP2M Unhas tersebut, memuat 7 hal kerja sama. Poin pertama menitikberatkan pada pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM). Kepala DKP Kaltara Amir Bakry menjelaskan, pendidikan adalah aspek strategis untuk mendukung tujuan pembangunan kelautan dan perikanan. Potensi sektor kelautan dan perikanan Kaltara yang cukup besar, kata dia, perlu ditopang SDM kompetitif dan tangguh. Karenanya, bekerja sama Unhas menjadi langkah yang strategis. Masalah illegal fishing maupun unreported and unregulated (IUU) fishing, lanjutnya, harus diselesaikan dengan dukungan SDM yang memiliki kompeten, integritas, berwawasan luas, keterampilan memadai, produktif, dan berdaya saing. “Bahkan, dalam kasus-kasus tertentu memerlukan SDM dengan kualifikasi khusus. Ini kaitannya juga dengan penyiapan SDM kita menempuh pendidikan master maupun doktor di Unhas,” tuturnya. Kerja sama dengan Unhas juga dilakukan untuk melanjutkan program sertifikasi tambak masyarakat. Jika sebelumnya sertifikasi tambak sukses dilakukan di Bulungan dan Tarakan, inventarisasi akan dilanjutkan tahun ini di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan. "Kita bekerja sama dengan Unhas menyiapkan data by name by address pemilik tambak," tuturnya. Pembangunan data base spasial kelautan dan perikanan Kaltara, juga jadi ruang lingkup kerja sama. Data base spasial, tutur Amir, perlu disiapkan karena akan menjadi rujukan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Sebagai daerah yang berbatasan dengan Malaysia, Kaltara perlu memiliki data base spasial. Sebab, tidak hanya berfungsi sebagai rujukan pengelolaan, namun ikut mendukung kedaulatan negara khususnya dalam batas laut Indonesia dan Malaysia di Kaltara dan Sabah. "Jadi, kita ikut menjaga kedaulatan NKRI. Data itu diperlukan juga dalam perundingan batas-batas laut dengan negara tetangga," tuturnya. Amir optimistis data base spasial kelautan dan perikanan akan mendorong pengembangan ekonomi kelautan Kaltara menjadi lebih baik. Sekaligus akan mengontrol kegiatan eksploitasi demi mewujudkan pengelolaan sumber daya kelautan perikanan yang berkelanjutan. (humas)