Wali Kota Bontang: Birokrasi Jangan Berbelit, ASN Harus Cepat Bekerja
Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni minta Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak terus-terusan terjebak dalam birokrasi berbelit.-Michael Fredy Y/Nomorsatukaltim-
BONTANG, NOMORSATUKALTIM - Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni minta Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak terus-terusan terjebak dalam birokrasi berbelit.
Pelayanan harus cepat dengan memanfaatkan perkembanga digital yang sangat pesat. Baginya, pelayanan yang lambat dan penuh prosedur panjang hanya akan merugikan masyarakat.
Sehingga, ia mendorong perubahan cara kerja, dari yang kaku dan administratif menjadi lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada solusi.
“Jangan lagi bertele-tele. Pangkas birokrasi yang tidak perlu. ASN harus bisa bekerja cepat dan efektif,” katanya, Minggu, 26 April 2026.
BACA JUGA: Neni Jamin Promosi Jabatan di Pemkot Bontang Tak Bebani APBD
Inti dari pelayanan publik adalah memudahkan, bukan mempersulit. Ia mencontohkan, kasus yang kerap terjadi, seperti pengurusan administrasi bagi pelajar yang hendak melanjutkan pendidikan ke luar negeri.
Menurutnya, pelayanan seperti itu seharusnya tidak memakan waktu lama hanya karena harus melewati banyak tahapan paraf.
“Kalau tujuannya jelas untuk sekolah, kenapa harus menunggu berhari-hari? Ini yang harus kita ubah. Jangan sampai masyarakat dirugikan oleh sistem kita sendiri,” tegasnya.
Neni menjelaskan bahwa reformasi birokrasi bukan hanya soal memangkas prosedur, tetapi juga membangun sistem yang transparan dan akuntabel.
BACA JUGA:145 Jabatan Dirotasi, Wali Kota Bontang: Pejabat harus Inovatif
Salah satu langkah yang sudah dilakukan adalah penerapan Online Single Submission (OSS) di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Melalui sistem ini, proses perizinan menjadi lebih sederhana, cepat, dan minim intervensi. Bahkan, sejumlah layanan kini tidak lagi memerlukan tanda tangan wali kota secara langsung.
“Ini bagian dari upaya kita menciptakan iklim investasi yang sehat. Jangan sampai ada yang mempersulit izin. Kalau itu terjadi, kita sendiri yang akan dirugikan,” katanya.
Pesan tersebut tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga integritas. Neni mengingatkan bahwa setiap ASN adalah pelayan publik yang terikat pada nilai dasar dan sumpah jabatan.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
