Bagi Gubernur Rudy, penguatan fasilitas imigrasi tak hanya soal administrasi perjalanan, namun juga berkaitan dengan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan dampak ekonomi lainnya dari aktivitas internasional.
BACA JUGA: Bina 62 Ribu Pelaku UMKM, Diskop UKM Kukar Siapkan Bantuan Kredit 0 Persen
BACA JUGA: Tinjau Layanan Kesehatan Gratis, Wamendagri Dorong Daerah Berkolaborasi
"Dengan sistem pelayanan yang lebih baik, kita bisa mengelola arus tenaga kerja asing dan wisatawan secara optimal. Ini potensi bagi daerah dan negara," ujarnya.
Untuk merealisasikan rencana tersebut, Pemerintah Provinsi Kaltim berkomitmen untuk menjalin sinergi lintas lembaga.
"Pembahasan teknis akan kita lanjutkan bersama SKPD terkait dan DPRD Kaltim guna menyelaraskan dukungan kebijakan dan anggaran," pungkasnya.