KPU Antisipasi Kerawanan Pilkada

Jumat 07-02-2020,18:25 WIB
Reporter : Disway Kaltim Group
Editor : Disway Kaltim Group

Noor Thoha. (Andrie/Disway) === Balikpapan, Diswaykaltim - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Balikpapan saat ini memantapkan tahapan pemilihan kepala daerah Balikpapan, yang bakal berlangsung pada 19 September nanti. Setiap tahapan pemilihan kepala daerah disebut bakal berpotensi rawan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua KPU Balikpapan Noor Thoha saat rapat membahas tiga pilar kemasyarakatan. Dalam pertemuan tiga pilar itu, yakni babinsa, bhabinkantibmas dan camat/lurah yang merupakan ujung tombak masyarakat bisa menekan potensi kerawanan dalam setiap tahapan pemilu. "Mereka ini yang selalu bertatap muka dengan masyarakat. Jadi apa yang mereka omongkan ke masyarakat itu dipercaya," ujarnya, Kamis (6/2). Bahkan dengan peran dari tiga pilar ini kerawanan seperti berita bohong (hoaks), kampanye hitam (black campaign) serta fitnah bisa diredam olehnya. "Bahkan mereka bisa meredam isu-isu yang muncul setiap pemilu. Hoaks dan black campaign. Warga menanyakan isu kepada yang terdekat," jelasnya. Lanjut Thoha, contoh kerawanan dalam tahapan pemilu di antaranya seperti saat ini, yakni saat rekrutmen panitia pemilihan kecamatan (PPK), panitia pemungutan suara (PPS) dan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) bagi mereka yang tidak diterima bakal mengajukan protes keberatan. "Kerawanan dari yang protes. Bisa disampaikan dengan elegan ke KPU. Untuk mencari tahu musababnya. Tapi berpotensi juga ada yang menyebar hoaks atau fitnah. Ini yang dikhawatirkan," tambahnya. Selain itu tahapan lain yang rawan terhadap kericuhan adalah tahap pengusungan dukungan calon perseorangan. "Maka ini potensi juga karena calon yang sudah berusaha menyusun dukungan sekian ribu banyaknya setelah diverifikasi tidak memenuhi syarat, ini pasti kecewa. Ini bisa menggugat KPU, bisa juga demo maka bisa mengarah anarkis, potensinya ada," jelasnya. Diharapkan dengan berkumpulnya tiga pilar masyarakat ini segala bentuk kerawanan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa diminimalisasi. (bom/hdd)

Tags :
Kategori :

Terkait