SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin setuju pelarangan pelajar menggunakan kendaraan bermotor ke sekolah.
Ia mengungkapkan kebijakan ini bertujuan menciptakan lingkungan sekolah yang lebih aman dan nyaman bagi para peserta didik. Khususnya, mencegah terjadinya kecelakaan dan kemacetan di sekitar area sekolah.
"Peraturan ini diharap mengurangi potensi kecelakaan dan kemacetan yang sering terjadi di sekitar area sekolah dan juga meminimalisir risiko yang mungkin timbul," terangnya, Jumat (17/1/2025).
BACA JUGA:Pengadaan Barang dan Jasa di Kaltim 2025 Akan Diperketat
BACA JUGA:Siswa SMPN 29 Samarinda Diminta Bawa Tumbler dan Sendok dalam Program MBG
Disdikbud Samarinda yang membawahi pendidikan usia dini (Paud), SD, dan SMP mengatakan bahwa keselamatan siswa menjadi prioritas utama.
Banyak kendaraan pribadi yang dibawa oleh siswa berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan di jalan raya, baik saat berangkat maupun pulang sekolah.
"Kami melihat bahwa siswa yang mengendarai kendaraan sering kali belum cukup memiliki keterampilan berkendara yang memadai, ini dapat membahayakan diri mereka sendiri maupun pengguna jalan lainnya," jelasnya.
Ia juga mendorong orangtua untuk aktif mendukung kebijakan ini dengan mencari alternatif transportasi untuk mengantar siswa ke sekolah.
BACA JUGA:Pemilik Usaha Mulai Berani Lawan Jukir Liar
BACA JUGA:Pemkot Samarinda Sudah Siapkan 8 Sekolah untuk Uji Coba MBG, Pelaksanaan Tunggu Pusat
Di antaranya adalah menggunakan angkutan umum, sepeda, atau berkoordinasi dengan teman-teman sekelas agar menyewa jasa antar jemput.
"Kami juga bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menyediakan fasilitas yang mendukung, seperti tempat parkir khusus bagi kendaraan guru dan staf, agar siswa tidak merasa terbebani dengan keputusan ini," pungkas Asli.
Disdikbud Samarinda akan terus mengawasi kebijakan ini dan memastikan bahwa peraturan tersebut diterima dengan baik oleh para orangtua murid.
"Kami terus berkomunikasi dengan sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif, demi kebaikan bersama," tuturnya.