SAMARINDA, NOMORSATUKALTIM – Penundaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur (Kaltim) memantik perhatian sejumlah pihak, termasuk akademisi Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo.
Program yang semula dijadwalkan dimulai pada Januari 2025 ini mengalami kendala hingga belum terlaksana di sebagian besar wilayah Kaltim.
Purwadi menyoroti ironi dari kondisi ini, mengingat Kaltim merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi kas negara. Namun, implementasi program strategis nasional seperti MBG justru terhambat. “Hampir semua daerah di Kaltim belum melaksanakan program ini, sementara di Jawa sudah berjalan,” ungkap Purwadi, Jumat (17/1/2025).
Purwadi menekankan perlunya transparansi dalam pelaksanaan MBG, termasuk pengungkapan identitas penyedia makanan untuk memastikan akuntabilitas.
“Jangan sampai makanan hanya disediakan oleh industri besar. Program ini harus melibatkan pelaku usaha kecil agar manfaatnya lebih luas,” ujarnya.
BACA JUGA: Program MBG Masih Terkendala, Dapur Umum di Jalan Antasari Belum Beraktivitas
Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk lebih serius mengatasi hambatan administrasi yang menjadi alasan utama penundaan.
Menurutnya, kolaborasi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku usaha lokal akan memberikan dampak positif tidak hanya pada siswa, tetapi juga pada perekonomian daerah.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin, mengakui bahwa program MBG di Samarinda ditunda karena kendala administrasi.
Ia menyebut, informasi ini telah disampaikan oleh Wakil Sekretaris Program Strategis Pangan Gizi (SPPG), Sirajul. “Pelaksanaan program ini sementara ditunda,” kata Asli, Selasa (14/1/2025).
BACA JUGA: MBG di Balikpapan Masih Menunggu Kedatangan Perlengkapan Makan dari Katering
Penundaan MBG menjadi momentum refleksi bagi pemerintah untuk memastikan keberhasilan program strategis nasional di daerah.
Selain mempercepat penyelesaian kendala administrasi, transparansi pelaksanaan dan pelibatan UMKM diharapkan dapat menjadi solusi agar manfaat program dirasakan secara maksimal.
Program MBG dirancang untuk meningkatkan kualitas gizi siswa di seluruh Indonesia. Namun, keterlambatan pelaksanaannya di Kaltim menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan.
“Kita tidak ingin Kaltim hanya menjadi daerah penyumbang besar tanpa menikmati hasil pembangunan yang merata,” tutup Purwadi. (*)