Sertifikasi Hadapi Persaingan

TANJUNG SELOR, DISWAY - Investasi di bidang konstruksi masuk ke Kaltara. Dalam pelaksanaanya, dibutuhkan tenaga kerja lokal yang terampil dan kompeten. Seperti pembangunan lima bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan yang akan menyerap 20 ribu tenaga kerja. Persaingan ketat, sebab dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni. Sebagai daya dukung, Pemprov Kaltara akan melakukan sertifikasi tenaga kerja lokal, khususnya bidang jasa konstruksi. Yaitu melalui program pelatihan dan uji kompetensi. Agar siap menghadapi persaingan. Kepala Bidang (Kabid) Jasa Kontruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara, Deni Yusdianto mengatakan, tahun ini dianggarkan Rp 3,54 miliar di APBD Kaltara untuk pelatihan, fasilitasi uji kompetensi dan sertifikasi tenaga konstruksi. “Dengan anggaran sebesar itu, ditargetkan pada tahun ini, sebanyak 1.940 tenaga kerja lokal bersertifikat di Kaltara. Tidak hanya menyasar pada warga lokal, tapi juga perguruan tinggi di Kaltara yang mencetak lulusan teknik,” kata Deni. Diungkapkan, sejauh ini untuk kesiapan tenaga kerja lokal, khususnya bidang konstruksi sudah cukup mumpuni. Hal ini dibuktikan, sejak 2016 hingga saat ini sudah ada 2.046 tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi. “Pentingnya tenaga kerja konstruksi tersertifikasi, sejalan dengan amanat Undang-Undang (UUD) Nomor 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi. Di mana pada era persaingan global yang tinggi seperti sekarang, tenaga kerja lokal harus siap bersaing dengan tenaga kerja asing,” tuturnya. Apalagi di Kaltara punya agenda besar dalam pembangunan ke depan, yang terpapar dalam 11 program pembangunan. Salah satunya, pembangunan PLTA, Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI), dan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. Di mana, dalam realisasinya memerlukan SDM yang handal ke depan. Upah Memadai Sertifikasi sangat dibutuhkan dalam mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Khususnya, di Kaltara. Walaupun terbilang provinsi baru, geliat pembangunan di provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia ini, terbilang cepat. Terutama kegiatan pembangunan di bidang infrastruktur. Dalam kegiatan pembangunan, ada persyaratan bahwa pekerja harus bersertifikat. Pemilik sertifikat juga akan mendapatkan upah memadai atau lebih dibanding dengan yang belum. Hal tersebut dirasakan Maryono, warga Karang Anyar, Tanjung Palas, Bulungan yang pernah mengikuti lomba konstruksi di Jakarta mewakili Provinsi Kaltara dalam Kompetisi Keterampilan Kontruksi Indonesia (K3I), November 2019 lalu. “Untuk mengajukan lamaran kerja, harus bersertifikasi. Tukang kadang dipandang sebelah mata. Sertifikasi inilah yang meyakinkan orang/perusahaan bahwa kita dihargai sebagai tukang,” tutur Maryono saat dihubungi lewat sambungan telepon, seperti dirilis Humas Pemprov Kaltara. Sebelumnya, Maryono terlebih dahulu mengikuti program sertifikasi tenaga kerja konstruksi terampil untuk bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS). Program yang diinisiasi Bidang Jasa Kontruksi (Jakon) DPUPR-Perkim Kaltara bekerja sama dengan Dinas Perumahan Kabupaten Bulungan, Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Perumahan dan Balai Jasa Kontruksi Wilayah 5 tersebut, digelar pada Agustus tahun lalu. Kegiatan ini merupakan wujud implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi. Selain itu, sertifikasi juga merupakan upaya bersama untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja kontruksi khususnya yang ada di Kaltara. Mengingat peluang kerja di bidang kontruksi cukup besar. Pemprov Kaltara akan terus berupaya melakukan kegiatan serupa di daerah yang belum pernah dilaksanakan kegiatan sertifikasi jasa kontruksi sehingga tenaga kerja yang tersertifikasi dapat merata di Kaltara. (*)