Kebijakan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sebelumnya disepakati oleh Pemerintah dan DPR RI, termasuk Fraksi PDIP.
Fauzi mengungkapkan bahwa penolakan PDIP bertentangan dengan kesepakatan yang telah tercapai dalam Rapat Paripurna DPR pada 7 Oktober 2021.
"Bahkan, dalam pembahasannya, Panitia Kerja (Panja) RUU HPP dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit," ujar Fauzi dalam konfirmasinya, 22 Desember 2024.