Interpelasi kepada Wali Kota Segera Diajukan

Anhar SK. (M1/Disway Kaltim) Samarinda, DiswayKaltim.com - Rencana pengajuan hak interpelasi terhadap wali kota segera dijalankan. Anggota komisi III DPRD Samarinda Anhar kini tengah mencari dukngan dari legislator lainnya. "Saya katakan bahwa wacana hak interplasi ini akan saya lanjutkan, akan saya lakukan pemenuhan syarat dukungan dalam pelaksanaannya," tegasnya, Jumat (17/1/2020). Penggunaan hak Interplasi sendiri merupakan evaluasi terhadap kebijakan Pemkot Samarinda. Diantaranya penerbitan izin yang bertolakbelakang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kota. Ia menyontohkan beberapa. Seperti penerbitan izin pembangunan Big Mall dan Hotel Harris di Jalan Untung Suropati. Menurutnya pembangunan itu berada di Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sementara itu Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda M Novan Syahroni menyebut pengajuan interpelasi merupakan hak dewan. Tapi substansi interpelasi hanyalah bentuk evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Bukan yang lain. "Saya secara pribadi mendukung. Namun kan secara mekanisme perlu juga kita lihat. Saya mendukung tapi belum tentu menjadi keputusan fraksi. Karena saya juga belum melakukan komunikasi lanjutan melalui fraksi maupun partai," ujar Novan. Pengajuan hak interelasi sendiri diatur dalam UU 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Hal itu tertuang pada  Pasal 194 disebutkan, hak interpelasi diusulkan oleh paling sedikit 25 orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen yang memuat paling sedikit; a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; dan b. alasan permintaan keterangan. Usul tersebut akan menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir. (M1/boy) Baca juga : Karena Banjir, DPRD Wacanakan Interpelasi ke Wali Kota