DPRD Kukar Lakukan Studi Tiru Layanan JDIH ke Pangandaran

KUKAR, NOMORSATUKALTIM - Dalam upaya terus meningkatkan layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan studi komparatif ke DPRD Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Kukar untuk memperbaiki kualitas pengelolaan JDIH agar dapat bersaing di tingkat nasional.

Studi tiru ini dipimpin Sekretaris DPRD Kukar, Ridha Darmawan, bersama Ketua Tim JDIH DPRD Kukar, Nurhayati Touristiany, serta Tim JDIH Pusat.

Rombongan dari Kukar disambut hangat oleh Sekretaris DPRD Pangandaran, Heri Gustari, pada Kamis, 31 Oktober 2024, lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Ridha Darmawan mengungkapkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mempelajari sistem pengelolaan JDIH yang telah diterapkan di Pangandaran, yang berhasil meraih penghargaan terbaik pertama dalam pengelolaan JDIH sejak tahun 2023.

"Studi tiru ini adalah bagian dari upaya kami untuk berpartisipasi dalam Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan meraih penghargaan JDIHN AWARDS 2025 nanti. Kami berharap JDIH Kukar dapat masuk dalam kategori tiga besar di tingkat nasional," jelas Ridha Darmawan.

JDIH DPRD Kukar telah mencatatkan sejumlah prestasi yang membanggakan. Beberapa penghargaan yang diraih antara lain peringkat ketiga se-Kalimantan Timur, peringkat pertama se-Kalimantan Timur, dan penghargaan JDIH Terinovatif tingkat Kaltim dari Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kaltim.

Selain itu, JDIH Kukar juga berhasil meraih peringkat keenam dalam JDIH Award Nasional 2024 di tingkat regional tengah.

"Melalui studi tiru ini, kami berharap dapat menganalisis dan mengembangkan sistem serta dokumen hukum yang ada, sekaligus memperbaiki indikator penilaian yang telah ada. Kami optimis, dengan perubahan dan pembaruan ini, JDIH Kukar dapat meraih hasil yang lebih baik lagi pada tahun 2025 mendatang," imbuh Ridha.

Dengan berbagai prestasi yang telah diraih dan upaya untuk terus memperbaiki diri, JDIH DPRD Kukar diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih besar bagi kualitas layanan hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara. (*/adv)