Ia mengungkapkan bahwa, berdasarkan Data terbaru dari Pendataan Keluarga 2023 menunjukkan angka kesertaan KB modern nasional naik menjadi 60,4 persen.
Namun Provinsi Kaltim berada di bawah rata-rata nasional, yakni 54,6 persen.
Kemudian Kabupaten Mahulu bahkan mencatat kesertaan KB yang masih rendah, yaitu hanya 27,6 persen, dengan unmet need mencapai 42,5 persen.
Terkait data tersebut, pihaknya menegaskan pentingnya promosi berkelanjutan tentang manfaat kontrasepsi guna mencegah stunting dan dampak negatif lainnya.
Ia menambahkan, dalam upaya mendukung program ini, BKKBN menyediakan alat dan obat kontrasepsi yang dapat diakses melalui fasilitas kesehatan terdaftar, serta mengalokasikan anggaran BOKB sebesar 2,35 miliar untuk Mahulu pada 2024.
BACA JUGA: Guru Penggerak di Mahulu, Harapan Dunia Pendidikan
“Diharapkan anggaran ini mampu dimanfaatkan secara optimal demi meningkatkan kesertaan KB khususnya MKJP dan percepatan penurunan stunting di Mahulu,” pungkasnya.