BACA JUGA:Jadwal Debat Kandidat Pilkada Balikpapan 2024, Disiarkan Langsung di TV Nasional
BACA JUGA:Debat Kandidat Pilkada Mahulu 2024 Batal Digelar di Samarinda, Dipindah ke Tempat ini
Salah satu poin penting dalam persidangan adalah pengajuan bukti oleh KPU Kukar.Pada sidang sebelumnya, KPU tidak dapat membawa form BB.1-KWK, namun pada persidangan kali ini, mereka telah membawa dokumen tersebut dan menyerahkannya ke hadapan majelis hakim sebagai bagian dari pembelaan mereka.
Terpisah, Saksi ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Paslon 03, Margarito Kamis memberikan keterangan penting terkait aspek hukum administrasi negara dalam persidangan ini. Ia menyampaikan keyakinannya terhadap kesimpulan yang disampaikan di hadapan majelis hakim.
BACA JUGA:Kronologi Ketua RT 69 di Balikpapan Mendadak Dicopot saat Momen Pilkada
BACA JUGA:KNPI Kukar Bersiap Musda, Tegaskan Netralitas dalam Pilkada
“Saya pernah menyampaikan terhadap permasalahan yang di kabupaten Kutai bahwa bagaimana pun juga kalau sudah menjabat 2 tahun 6 bulan baik Plt maupun definitif tetap tidak bisa maju lagi, sudah ada putusan 3 putusan MK. Mau apalagi ” ujar Margarito dalam kesaksiannya, Kamis 17 Oktober 2024.
Ia juga menambahkan bahwa fakta-fakta yang ia sampaikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Menurut saya, tidak ada alasan untuk tidak digunakan dengan alasan lain-lain. Saya yakin majelis hakim mengerti apa yang harus mereka lakukan karena mereka memutuskan berdasarkan fakta yang ada,” lanjutnya.
Hotma Sibuea, ahli dari tim kuasa hukum Paslon 03, mendukung pandangan Margarito Kamis dan memberikan argumen tambahan yang memperkuat posisi penggugat dalam sengketa ini.
Dalam persidangan ini, pihak KPU Kukar, dengan hadirnya dokumen BB.1-KWK yang sebelumnya tertunda. Sedangkan tim kuasa hukum Paslon 03 terus menegaskan bahwa ada pelanggaran dalam proses administrasi yang dilakukan oleh KPU, yang seharusnya menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim.
Tim media ini mencoba menghubungi, Herdiansyah Hamzah sebagai ahli dari pihak KPU Kukar, ia hanya memberikan keterangan untuk menghubungi pihak terkait untuk perihal tersebut.
“Dikontak saja (KPU Kukar,red.) untuk keterangan tertulisnya,” ucapnya saat dihubungi, pada Jumat 18 Oktober 2024.
Ketika mencoba menghubungi Ketua KPU Kukar, Rudi Gunawan baik pesan hingga telepon tidak direspons.