KUKAR, NOMORSATUKALTIM – Bambang Arwanto, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) melanjutkan keberlanjutan program unggulan yang sudah berjalan dengan baik.
Dalam kepemimpinannya, Bambang memastikan akan tetap melanjutkan program-program penting yang dinilai efektif.
Salah satu yang menjadi perhatian utamanya adalah program Safari Subuh. Yang dinilai dapat menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat Kukar.
"Saya akan melanjutkan program-program yang sudah bagus, seperti Safari Subuh, dan juga pencapaian indikator kinerja kunci yang ada di RPJMD," jelas Bambang.
BACA JUGA:Pjs Bupati Kukar Wajibkan ASN Netral saat Pilkada, yang Melanggar Sanksi Berat Menanti
BACA JUGA:Lakukan Pengerusakan dan Pengancaman di Sebuah Bank, Seorang Pria Berhasil Diringkus Polisi
Program Safari Subuh adalah salah satu inisiatif yang dinilainya mampu mendekatkan aparat pemerintah dengan warga melalui kegiatan religius, sehingga meningkatkan interaksi positif di tingkat akar rumput.
Selain itu, ia juga mengatakan akan melanjutkan kegiatan bupati terdahulu dalam membagikan bantuan-bantuan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Bambang, tidak semua program akan dilanjutkan jika dinilai kurang bermanfaat. Ia menegaskan bahwa tugas utamanya adalah memastikan pemerintahan berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
BACA JUGA:Pj Gubernur Akmal Malik Resmi Kukuhkan 6 Pjs Kabupaten Kota di Kaltim
BACA JUGA:Kepala Kesbangpol Kaltim Gantikan Sri Juniarsih sebagai Pjs Bupati Berau
"Program yang kurang baik tidak akan dilanjutkan. Tugas saya adalah memastikan pemerintahan dan pembangunan masyarakat tetap berjalan dengan baik," katanya.
Lebih lanjut, Bambang menekankan bahwa fokus utamanya adalah menjalankan tiga pilar utama, yaitu pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan tanggung jawab yang telah diamanatkan kepadanya.
“Tugas saya pertama adalah menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pemasyarakatan,” ucapnya tegas.
Salah satu tugas penting lainnya yang harus diembannya adalah penandatanganan Peraturan Daerah (Perda) terkait pembangunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni, yang akan segera dilaksanakan dalam waktu dekat.