Menurutnya, untuk menciptakan proses Pemilu yang demokratis dan berintegritas maka, salah satu indikatornya adalah tidak ada keterlibatan ASN dalam politik praktis.
Kata Awang, selama ini Bawaslu telah melakukan sosialisasi untuk menghindari adanya potensi terjadinya keterlibatan ASN dalam politik praktis.
“Kami berkolaborasi dengan BPKSDM Mahulu beberapa kali menjalankan sosialisasi ke kecamatan-kecamatan, “ terangnya.
“Kami sudah melakukan langkah ini, oleh sebab itu kami bersyukur karena dari Bawaslu RI maupun Kementerian Dalam Negeri sendiri akhirnya menguatkan ini untuk kita bersama-sama mencegah terjadinya pelibatan dan keterlibatan ASN dalam praktik politik praktis,” lanjutnya.