Sehingga jalan-jalan di Kaltim mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat, apalagi Kaltim telah ditetapkan sebagai kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kita ketahui bahwa akses untuk masyarakat pedalaman datang ke kota kan tidak ada pilihan lain melalui infrastruktur jalan, meskipun kondisi jalan yang rusak parah. Ini wewenangnya provinsi kan melalui lobi-lobi ke pusat,” ungkapnya.
“Kalau kabupaten/kota kan dia membangun di dalam struktur wilayahnya. Tetapi kalau namanya jalan poros, jalan penghubung antara kabupaten dengan kabupaten lainnya, itu kan ranahnya provinsi dan pusat, bukan ranahnya kabupaten,” sambungnya.
Lebih lanjut, ia berharap di Momentum Pilkada 2024 ini, masyarakat Kaltim betul-betul menilai figur-figur yang maju di Kontestasi Pilkada Kaltim.
BACA JUGA : Pengedar Narkoba di Sebulu Ditangkap, 15 Paket Sabu Berhasil Diamankan
Seperti melihat track record, dan ketercapaian pembangunan selama ini.
Harus diakui, kata Martinus, masih banyak sektor pembangunan di Kaltim yang membutuhkan perhatian serius, dan tentunya membutuhkan pemimpin yang memiliki komitmen tinggi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Harapan kita Gubernur selanjutnya bisa memprioritaskannya, sekarang prioritas itu terkait jalan. Karena tidak ada pilihan lain akses untuk datang ke kota, kalau ada orang sakit dan kesulitan lainnya yang dihadapi itu kan tetap melalui infrastruktur jalan,” terangnya.
Infrastruktur ini kan salah satu akses untuk peningkatan ekonomi kesejahteraan masyarakat. kalau jalannya nggak bagus, bagaimana ekonomi mau ditingkatkan. bagaimana kita mau berbicara soal kesejahteraan, itu omong kosong,” lanjutnya.
BACA JUGA : Perkuat Sinergi, Dendi-Alif Rapat Konsolodasi dengan Tim Relawan
Untuk diketahui, salah satu kabupaten di Kaltim yang kualitas infrastruktur jalannya buruk yakni di Kabupaten Mahulu.
Kabupaten ini berbatasan langsung dengan negara tetangga yakni Malaysia.
Kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten yang baru berusia 10 tahun itu juga kerap kali disuarakan oleh masyarakat setempat, termasuk oleh pejabat setempat.
Mereka menilai, perhatian pemerintah provinsi dan pusat terhadap terhadap pembangunan jalan di daerah tersebut tidak serius, bahkan terkesan hanya main-main.
BACA JUGA : DPRD dan Pemkab Kukar Resmikan TPS di Loa Kulu dan Loa Tebu
Akibat kondisi jalan yang buruk, harga bahan pokok di Kabupaten Mahulu juga jauh lebih mahal, ketimbang di daerah lainnya.