KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Kesejahteraan nelayan menjadi atensi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Akhmad Sulaiman.
Menurutnya, nelayan di Kutim memiliki potensi besar untuk berkembang lebih maju jika mendapatkan alokasi anggaran. Ia menilai bahwa dengan anggaran tersendiri, program-program yang berfokus pada pengembangan kapasitas dan infrastruktur nelayan dapat lebih optimal.
"Kebetulan saya dari daerah pesisir nelayan juga dan didorong menjadi dewan, kita pengennya juga dianggarkan kesana," ungkap Akhmad, di DPRD Kutim, Senin (19/8/2024).
Ia menegaskan bahwa penganggaran yang dialokasikan untuk nelayan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Akhmad Sulaiman berkomitmen untuk menyusun regulasi yang sesuai serta mencarikan solusi yang lebih baik.
"Kalau memang tidak sesuai dengan aturan ya nanti kita buat aturannya, atau bagaimana kita diskusikan bersama yang kira-kira daerah bisa menganggarkan itu," ujarnya.
Ia menilai langkah tersebut sebagai wujud nyata menyejahterakan masyarakat nelayan, sebab nelayan khususnya dibagian pesisir Kutim masih didanai oleh punggawa mereka sendiri.
"Terus terang nelayan didaerah-daerah tertentu itu masih ada sistem punggawanya, mereka dibiayai oleh punggawa tersebut tadi, bisa dibilang mereka bagi hasil," jelasnya.
Ia berharap dengan adanya penganggaran untuk nelayan di wilayah pesisir tersebut, masyarakat bisa lebih mandiri lagi dalam bekerja.
Dengan adanya anggaran yang lebih tepat sasaran dari pemerintah, Sulaiman berharap para nelayan dapat lepas dari ketergantungan tersebut dan lebih mandiri dalam mengelola usaha mereka. (*/adv/one)
Post View: