KUTIM, NOMORSATUKALTIM – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) terus berupaya mendorong pembangunan bandara di Kenyamukan. Meski proyek ini masih menghadapi kendala. Yakni terkait perizinan dan peminjaman lahan dari perusahaan PT Kaltim Prima Coal (KPC).
Menyikapi hal itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Yusuf Silambi, menyarankan agar pemerintah membuat bandara baru. Sedangkan anggarannya bisa di dapatkan melalui anggaran multiyears.
"Kami dari Komisi C DPRD Kutim menyarankan membuat bandara baru, dalam artian bahwa anggaranya dari multiyears itu. Karena agak sedikit sulit perizinannya dari PT KPC," ucap Yusuf di DPRD Kutim, Rabu, (31/7/2024).
Menurutnya, kesulitan dalam perizinan dari pihak KPC disebabkan oleh kebutuhan untuk melindungi sektor tambang yang saat ini sedang beroperasi. Hal ini mengakibatkan adanya kendala dalam penggunaan lahan untuk pembangunan bandara.
"Karena kita tahu sendiri kan, dimana lokasi tambang itu sama-sama harus kita lindungi. Kalau KPC sering kita minta bantuan pasti yes terus selama regulasi itu diikuti. Mereka juga sangat intensif dalam membangun Kutim," ujarnya.
Meskipun begitu, Yusuf tetap menyarankan agar pembangunan bandara dilakukan secara terpisah dari PT. KPC. Ia berpendapat bahwa dengan membangun bandara secara mandiri, penerbangan yang terkait dengan operasional KPC tidak akan terganggu.
"Tapi tetap itu saran kami dari komisi C. Sebaiknya kita secara mandiri cari lokasi baru untuk pembangunan yang efisien. Sehingga nanti kita tidak juga mengganggu penerbangan dari manajemen KPC, tandasnya. (*/adv/one)
Post View: