Budaya Literasi Terus Ditingkatkan

Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie berbaur dengan pelajar dan guru salah satu sekolah di Kaltara, belum lama ini.(humas) TANJUNG SELOR, DISWAY - Penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf di Kaltara pada 2019, persentasenya 3,61 persen. Artinya, upaya peningkatan kemampuan membaca dan menulis, juga berhitung (calistung) sudah tepat sasaran. Hal itu, kata Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, sesuai Statistik Kesejahteraan Rakyat Kaltara 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, per 31 Desember 2019. Dikatakan, Pemprov Kaltara akan terus membangun dan meningkatkan budaya literasi. Ini sekaitan dengan semakin kompleksnya permasalahan yang dihadapi Kaltara pada 2020. “Salah satu kuncinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dan, itu dimulai dari kemampuan calistung yang baik,” tutur Irianto. Ia berharap kesadaran untuk membaca dibangun sedini mungkin. “Membaca, adalah sumber ilmu pengetahuan. Dan, dari banyak pengalaman tokoh dunia, sukses diawali dari kemampuan membaca dan menulis. Dari itu, penanganan buta huruf atau buta aksara mendapatkan tempat tersendiri,” jelas gubernur seperti dirilis Humas Pemprov Kaltara. Masih dari data BPS, diketahui bahwa pada 2019, penduduk usia 7 hingga 24 tahun yang masih bersekolah mencapai 72,46 persen. Sementara, penduduk usia 0 hingga 6 tahun yang masih mengikuti pendidikan prasekolah sebesar 19,17 persen, dan penduduk usia 15 tahun keatas yang memiliki ijazah sekolah menengah atas (SMA) atau madrasah aliyah (MA) sebesar 25,47 persen. “Kalau melihat analisa BPS, penduduk usia 15 tahun keatas di Kaltara yang memiliki kemampuan membaca dan menulis huruf latin jauh lebih banyak, ketimbang kemampuan baca tulis huruf Arab dan huruf lainnya,” urai Irianto. Menurut statistik BPS, warga Kaltara yang mampu baca tulis huruf latin sebanyak 96,22 persen. Sementara yang mampu baca tulis huruf arab hanya 14,95 persen. Dan, huruf lainnya sekitar 2 persen. “Dari semua daerah di Kaltara, yang angka buta hurufnya paling rendah adalah Kota Tarakan. Yakni, sekitar 0,00 persen. Sedangkan, yang paling tinggi adalah Kabupaten Bulungan, sekitar 1,00 persen,” tutup gubernur. (*)