Musyahrim. (Khajjar/DiswayKaltim)
Samarinda, DiswayKaltim.com - Wacana mengganti sistem Ujian Nasional (UN) mengundang pro kontra. Harus ada persiapan matang. Hal itu disampaikan Ketua Persatuan Guru Indonesia (PGRI) Kaltim Musyahrim.
Menurutnya, UN adalah standar penilaian ideal untuk mengukur kompetensi siswa secara nasional.
"Siswa di Mahulu dapat nilai 8, siswa di Jakarta dapat nilai 7. Bagaimana standar di Mahulu dan Jakarta ini bisa disamakan? Itulah perlunya UN ini," terang Musyahrim.
Ia menambahkan kebijakan mengganti sistem UN tidak bisa dirumuskan secara parsial atau setengah-setengah.
Harus ada pertimbangan matang yang mengakomodasi seluruh aspek.
"Kebijakan di dunia pendidikan ini jangka panjang, 20 tahun lagi baru kita lihat hasilnya, tidak seperti bangun jembatan, setahun sudah ada hasil. Jadi harus hati-hati," tutupnya.
Diketahui, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengklarifikasi bahwa UN bukan dihapus.
Tapi diganti sistemnya menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survey Karakter yang akan diterapkan 2021 mendatang. (krv/boy)