JAKARTA, NOMORSATUKALTIM - Anggota Dewan Pakar Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Marsda TNI (Purn) Supomo mengatakan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas lebih mahal jika dibandingkan dengan yang baru.
"Empiris menyatakan bahwa alutsista bekas sangat mahal dalam segi pemeliharaannya, durasi waktu pakainya pun juga singkat," ujar Anggota Dewan Pakar Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Marsda TNI (Purn), Supomo di Rumah Perubahan, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (10/1/2024).
Lebih lanjut, Supomo mengatakan perawatan alutsista baru lebih sulit jika dibandingkan dengan yang baru.
Sebab, lanjut Supomo, suku cadang alutsista termasuk langka dan mahal, serta penggunaannya pun singkat.
"Kemudian, kita pun juga akan kesulitan dalam pemeliharaan (alutsista bekas) dan menyiapkan pilotnya," lanjutnya.
Lebih jauh, Supomo menjelaskan tujuan pengadaan alutsista baru diperlukan agar Indonesia tak terus bergantung pada negara luar.
"Kalau teknologi sudah obsolete dan tertinggal, maka pesawat itu hanya terbang saja kayak biasa. Karena sekarang pesawat 75 persen isinya teknologi. Jadi, gak mungkin kita beli yang lama atau bekas, karena (teknologi) sudah tertinggal lama," ujarnya.
"Belum lagi kalau itu source code-nya kita lupa. Maka, bisa di-block kita, gak bisa terbang," imbuh Supomo.
"Jadi, yang mau kami katakan bahwa terlalu mahal bila kita membeli pesawat bekas karena ada begitu banyak komponen (yang tidak update)," katanya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang dipimpin Prabowo Subianto telah meneken kontrak pembelian beberapa alutsista bekas dari negara lain.
Di antaranya adalah enam fregat kelas FREMM atau European multi-purpose frigate dan dua fregat bekas kelas Maestrale.
Kemenhan juga memutuskan untuk membeli dua belas unit pesawat tempur Mirage 2000-5 bekas dari Qatar dengan nilai kontrak sebesar 733.000.000 Euro.
Pun demikian, Juru Bicara Kemenhan Dahnil Anzar menyampaikan, pembelian selusin pesawat tempur bekas dari Qatar ini mengalami penundaan karena alasan fiskal.