Kaltara Tertinggi Tingkat Provinsi

JAKARTA, DISWAY - Progress rencana aksi (renaksi) koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah) tingkat nasional yang dilakukan pada 8 area intervensi hingga 7 Desember 2019, menempatkan Kaltara tertinggi untuk tingkat provinsi. Dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Sistem Informasi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan, dari 542 pemerintah daerah se-Indonesia, Kaltara menempati peringkat ke-3 renaksi korsupgah nasional. Namun untuk tingkat provinsi menempati peringkat 1. Tercatat hingga pukul 4 sore Wita, kemarin, Kaltara sudah mencapai progres renaksi korsupgah nasional hingga 93 persen. “Dari laporan Inspektorat Kaltara, berdasarkan laporan renaksi korsupgah nasional yang dirilis KPK, diketahui ada 6 pemerintah daerah yang capaian renaksi korsupgah mencapai 90 persen ke atas. Kaltara di peringkat 3, atau setingkat lebih baik daripada Pemprov Jawa Tengah (Jateng) dengan capaian yang sama, dan dua tingkat dari Pemprov Riau dengan progress 90 persen,” kata Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie. Progres renaksi pencegahan korupsi di lingkup Pemprov Kaltara pada 8 area intervensi. Semuanya menunjukkan warna hijau tua atau progresnya lebih dari 75 hingga 100 persen. “Dari 8 area intervensi, 2 diantaranya sudah 100 persen yakni, pelayanan terpadu satu pintu dan optimalisasi pendapatan daerah. Sementara yang lainnya, rata-rata 83 hingga 96 persen,” tutur Irianto. Adapun area intervensi yang masih 83 persen itu, yakni manajemen aset daerah. “Ada 5 item yang menjadi sasaran pada area intervensi manajemen aset daerah ini. 3 sudah 100 persen, di antaranya pemanfaatan barang milik daerah sesuai aturan perundangan. Sementara 2 lagi belum 100 persen, yakni tersedianya sistem pencatatan terkait BMD yang andal, dan legalisasi kepemilikan BMD,” jelasnya. Khusus legalisasi kepemilikan BMD, capaiannya baru 38 persen. “Ini menjadi catatan tersendiri. Sedianya akan segera dituntaskan Pemprov Kaltara agar dapat mencapai progres yang lebih baik dalam renaksi korsupgah," ungkap Irianto. (*)