Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Balikpapan, Ahmadi Azis. (Ariyansah/Disway Kaltim)
============Balikpapan, DiswayKaltim.com - Bawaslu Balikpapan melakukan rapat koordinasi dengan beberapa stakeholder. Di antaranya kepolisian dan KPU. Agendanya, membahas Indeks Kerawanan Pemilihan (IKP) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan 2020.
Kegiatan berlangsung di Aston Balikpapan Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (2/11/2019).
"Kita koordinasi dengan beberapa stakeholder terkait kerawanan pemilu. Ini sering dilakukan menjelang pemilu," kata Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Balikpapan, Ahmadi Azis kepada Disway Kaltim.
Kegiatan itu merupakan langkah awal melakukan pemetaan terhadap kerawanan pemilu di Balikpapan. Dengan acuan pemilu-pemilu sebelumnya. Pililihan wali kota 2015, pemilihan gubernur 2018 dan Pemilu 2019.
Sehingga di tahun 2020, kerawanan-kerawanan yang ada dapat ditekan atau diantisipasi.
"Tujuannya, untuk memetakan kerawanan di Balikpapan. Kerawanan-kerawanan keamanan, money politic, netralitas ASN, profesionalitas penyelenggara, jajaran KPU dan Bawaslu," terangnya.
Dalam kegiatan ini, seluruh stakeholder yang hadir diminta menginventarisir masalah-masalah yang pernah terjadi pada pemilu sebelumnya.
"Dari situ, kemudian data-data (masalah-masalah) maupun kerawanan, kita kirim ke Bawaslu RI. Dari Bawaslu RI kemudian menilai dan mengeluarkan IKP untuk setiap daerah. IKP itu akan dilaunching April 2020, dalam bentuk buku," tuturnya.
IKP merupakan pemetaan dan untuk mengetahui seberapa rawannya suatu daerah dalam hal pelaksanaan pilkada.
"Sehingga kita tahu kerawanan di setiap daerah apa. Termasuk di Balikpapan. Apakah keamanannya? Atau penyelenggaranya misalnya. Contoh, keamanannya rawan, penyelenggaranya bagus. Penyelenggaranya rawan, rawan intimidasi, rawan suap tapi keamamannya bagus. Macam-macam," pungkasnya. (sah/dah)