Berau, NOMORSATUKALTIM - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Syarifatul Sya’diyah, menyoroti penanganan abrasi di bibir pantai kepulauan Maratua.
Menurutnya, terkait abrasi ini, sebenarnya kewenangannya berada di balai pusat, bukan pada Pemerintah Daerah Berau.
"Artinya penanganan abrasi itu sendiri jangan disamaratakan, khususnya daerah yang memiliki siklus gelombang yang tinggi. Tentunya tidak sama penanganannya dengan daerah yang memiliki siklus gelombang yang biasa-biasa saja,” ungkap Syarifatul belum lama ini.
Ia mengatakan, perlu ada perencanaan yang benar-benar matang dalam penanganan abrasi tersebut dan jangan sampai terkesan buang-buang anggaran.
“Maksud saya jangan sampai beronjong penanggulangan abrasi dibuat dengan asal-asalan, baru beberapa tahun digunakan sudah mengalami kerusakan. Kan terkesan asal-asalan bila seperti itu,” ujarnya.
Ia juga menilai, abrasi yang terjadi di kepulauan Maratua tersebut, menurutnya, dari segi penangannya bukan hanya perlu dibuatkan beronjong saja, melainkan juga dibuatkan turap tepi pantai.
Namun, semua itu harus dikaji lebih jauh lagi, jangan sampai apa yang telah dibangun guna penanganan abrasi tersebut hanya bertahan sebentar.
"Memang faktor alam juga tidak terlalu ada pengaruhnya, seperti yang terjadi dikepulauan Derawan. Di saat satu sisi mengalami abrasi, namun di satu sisi lainnya juga terjadi penambahan pasir yang terbawa ombak atau arus," bebernya.
Untuk itu, dirinya bersama pihak terkait akan mengkaji lebih dalam terkait penanganan abrasi tersebut.
“Nanti akan kita kaji lagi lebih dalam bersama pihak terkait yang benar-benar memiliki kewenangan terkait penanganan abrasi kita ini,” tandasnya. (Disway Kaltim/ RZL)