Kukar, nomorsatukaltim.com- Abdul Rasid prihatin atas kinerja pemerintah, hingga saat ini serapan anggaran 2023 masih rendah.
Ketua DPRD Kutai Kartanegara itu menyebutkan data serapan hingga bulan Agustus 2023. Katanya, baru 36 persen yang mampu terserap. Padahal sisa waktu hanya tinggal empat bulan hingga akhir tahun.
Apalagi, kata dia, kondisi tersebut diperparah oleh adanya anggaran perubahan yang masih menunggu pengesahan.
“Pelaksanaan APBD belum terealisasi dengan baik, ditambah lagi dengan rencana perubahan APBD yang akan segera ditambahkan, tentu hal ini akan menjadi beban,” ungkap Rasid, Jumat (18/8/2023).
Atas dasar itu, Rasid meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar untuk meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan kegiatan. Baik yang sedang berlangsung maupun yang belum dimulai.
Anggota Partai Golkar ini mendorong OPD Kukar untuk lebih optimal dalam menyerap anggaran yang telah dialokasikan. Kemudian ia pun menghubungkan dengan isu angka kemiskinan yang masih tinggi di wilayah Kukar.
Ia menyarankan ketika nantinya APBD perubahan tahun 2023 disahkan, fokus harus diberikan pada penanganan yang dianggap sebagai prioritas utama.
Tidak hanya mengatasi masalah kemiskinan, tetapi juga meningkatkan infrastruktur dasar, konektivitas jalan, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Dalam diskusi anggaran yang cukup kompleks, adanya potensi keterlambatan pengesahan anggaran mengakibatkan realisasi tidak optimal. Oleh karena itu, kami berupaya untuk mempercepat proses pengesahan untuk memastikan realisasi anggaran berjalan dengan baik,” tandasnya. (*/adv/dprdkukar_23)