Samarinda, nomorsatukaltim.com - Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Salehuddin mengakui jika jumlah perusahaan dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) banyak tersebar di kabupaten/kota di Kaltim.
Namun, kata dia, yang perlu menjadi perhatian dengan masuknya PMA tersebut adalah kepentingan masyarakat lokal yang harus menjadi prioritas utama.
"Adanya itu tentu perlu diapresiasi, karena membuktikan Kaltim, turut menjadi perhatian," kata Saleh, Senin (17/7/2023).
Ia juga mengingatkan perusahaan yang berstatus PMA tersebut untuk memberdayakan tenaga kerja lokal.
"Jangan sampai nantinya justru perusahaan terkesan, seperti istilah kacang lupa kulit. Hanya ingin memanfaatkan Sumber Daya Alam (SDA), tetapi tidak memberdayakan masyarakat setempat," sebutnya.
"Itu tidak boleh diabaikan, penyerapan tenaga kerja lokal kita juga harusnya bisa menjadi prioritas dari perusahaan-perusahaan tersebut," tegasnya.
Politikus Partai Golkar ini menyebut pengembangan infrastruktur dari eksternal pemerintah juga dapat menjadi harapan, saat banyaknya perusahaan yang aktif di Kaltim. Sehingga perlu mendapatkan pengawasan yang ketat untuk penerapannya.
"Ini juga harus kita perhatikan keterlibatan perusahaan. Karena di samping itu mereka juga punya kewajiban CSR (Corporate Social Responsibility)," imbuhnya.
Saleh juga menyoroti legalitas dan data pribadi tenaga kerja asing. Menurutnya perlu diawasi. Visa maupun Kartu Izin Tinggal Sementara (Kitas), serta beberapa dokumen lainnya yang harus dilengkapi oleh tenaga kerja.
"Seperti dokumen itu kan sudah menjadi kewajiban mereka sebelum berangkat ke sini, jadi perlu diawasi," tutupnya.
Sehingga ia berharap berkaitan dengan tenaga kerja asing ini, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, dapat melakukan pengawasan yang ketat terhadap beberapa hal yang menjadi perhatian tersebut. (*/adv/dprdkaltim23)