DPRD Kaltim Minta KSOP Dukung Perusda, Ikut Kelola Pandu Kapal Kolong Jembatan

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Tindaklanjut soal rencana kerja sama pengelolaan jasa pemanduan kapal, melalui Kolong Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu, Komisi II DPRD Kaltim bersama Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim, Dinas Perhubungan, KSOP Samarinda, PT Melati Bhakti Satya (MBS), menggelar rapat dengar pendapat, Senin (12/6/2023).

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono. Ia menyampaikan rencana kerja ini, didukung dengan adanya surat Gubernur Kaltim yang ditujukan kepada Dirut Pelindo. Kemudian ditembuskan ke Ketua DPRD Kaltim. Intinya, kata Tiyo, Perusda Kaltim harus diajak bekerja sama, dalam hal proses pemanfaatan aliran Sungai Mahakam. "Salah satu bentuk kerjasamanya ya, soala Pengelolaan Jasa Pemanduan Kapal, bagi kapal yang melintas di bawah Kolong Jembatan Mahakam dan Jembatan Mahulu. Sehingga itu kemudian kami koordinasikan dengan KSOP, Dishub, Perusda, dan Biro Ekonomi," kata Tiyo. Dari hasil RDP tersebut, PT Pelindo mengaku terbuka untuk melakukan kerja sama. Karena itu, pihaknya meminta kepada KSOP untuk mendukung PT.MBS dengan PT Pelindo. "Apalagi kegiatan ini legal, kerja sama Pelindo dengan Perusda. Saat ini mereka sedang membuat draft perjanjian dan lain sebagainya," sebutnya. Adapun potensi pendapatan seperti yang disampaikan KSOP,  belum bisa dijumlahkan secara nominal. Hanya saja, potensi kegiatannya tidak hanya dari pandu kolong. Masih banyak potensi kegiatan yang bisa dikembangkan, untuk menambah retribusi. Misalnya di jembatan dipasang CCTV, penerangan. Itu ternyata bisa dikenakan biaya kepada kapal-kapal yang lewat. "Silakan saja, asalkan diajukan kesepakatan bersama, karena ada pihak-pihak yang terlibat, seperti pengusaha, kemudian asosiasi. Banyak potensi sebenarnya, termasuk ada pelabuhan pengumpan. Jadi sebelum lewat karena antre, kapal-kapal ini menepi ke pelabuhan yang telah disiapkan. Itu juga bisa jadi potensi," imbuhnya. (*/adv/dprdkaltim23)