Wakil Rakyat Sorot Pemkab Kutim Sering Rapat di Luar Daerah

Kutim, nomorsatukaltim.com – Pemkab Kutai Timur tengah disorot Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Yakni soal seringnya agenda rapat yang digelar di luar Kutai Timur.  Sorotan ini disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kutai Timur Asti Mazar.

Diketahui, Senin (26/6/2023) pemkab menggelar rapat paparan kepala perangkat daerah tentang capaian program kegiatan tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024 di Hotel Mercure Samarinda. Kemudian berdasarkan jadwal yang dirilis pemkab, pada Selasa (27/6/2023) digelar kegiatan Rapat Pengendalian Operasional Kegiatan (Radalok) triwulan II di Hotel Mercure Samarinda. Asti Mazar mengaku tidak mengetahui alasan Pemkab Kutim menggelar rapat di luar daerah. "Iya ini juga yang akan kami pertanyakan, kemarin juga dari lembaga kemasyarakatan banyak bertanya ke kami, jujur kami tidak tahu kami juga tidak diberitahu karena kami tidak diundang," ujarnya. Ia menilai kegiatan-kegiatan Pemkab Kutim yang banyak dilakukan di luar tersebut merupakan internal dari pihak eksekutif sehingga pihak legislatif tidak diundang. Namun yang ia kagetkan, mengapa agenda tersebut harus digelar di luar daerah Kutai Timur. "Nah itu nanti akan kita pertanyakan ke pemerintah ketika (rapat) pembahasan APBD perubahan dan APBD 2024 nanti," bebernya Menurut Asti, kegiatan pemerintahan apapun itu sebisa mungkin digelar di Kutai Timur. Kecuali jika kegiatan tersebut mengharuskan melibatkan provinsi atau daerah lain. "Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam pembahasan di situ, tapi kalau keinginan atau mereka (Pemkab Kutim) memang sudah masuk dalam anggaran kita juga tidak tahu," jelasnya. Selain itu, di tempat yang sama, Ketua DPRD Kutai Timur Joni menambahkan, pihaknya tidak bisa menjawab alasannya karena belum dapat informasi secara resmi dari Pemkab Kutim. Terkait hal tersebut kemungkinan akan dipertanyakan lebih lanjut saat rapat Badan Anggaran (Banggar) antara DPRD dan Pemkab Kutim mendatang. "Nanti pada saat rapat resmi kita tanyakan itu (kegiatan di luar Kutim) kalau kita tanya secara pribadi tidak bagus juga. Karena ini resmi kan jadi kita minta jawaban juga harus resmi," tutupnya. (*/adv/dprdkutim23)