Sosialisasi Sensus Pertanian Kaltim Wujudkan Data Berkualitas

Nomorsatukaltim.com - Badan Pusat Statistik Kaltim menghelat Sosialisasi Sensus Pertanian tahun 2023, dengan melibatkan 40 orang peserta dari pelbagai lintas profesi. Antara lain, delegasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Kelompok Tani dan Petani Milenial, Asosiasi Kehutanan Asosiasi Kelapa Sawit dan Asosiasi Nelayan, serta Perwakilan Usaha dan Perusahaan Pertanian. Kegiatan ini bertujuan memberi pemahaman Sensus Pertanian 2023. Sekaligus peningkatan koordinasi antar BPS, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha pertanian terkait pelaksanaan ST 2023. Data statistik dasar sektor pertanian secara lengkap dan menyeluruh dikumpulkan melalui kegiatan Sensus Pertanian. Mengacu UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik, penyelenggaraan Sensus Pertanian menjadi tugas dan tanggung jawab Badan Pusat Statistik. Mengusung tema “Pemanfaatan Data ST2023 dalam Penyusunan Strategi Pembangunan Pertanian dalam Arti Luas” Sosialisasi yang dikemas Focus Group Discussion (FGD) ini dibuka Kepala BPS Provinsi Kaltim Yusniar Juliana. Selain Kepala BPS Kaltim, kegiatan ini menghadirkan narasumber lain yang ahli di bidangnya yakni Akademisi Universitas Mulawarman H.M Aswin, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Agustina Rahmawati, Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Timur Irma Masrurah. Agenda itu dihelat di Hotel Midtown Samarinda, Selasa (29/5/2023). Yusniar Juliana berharap melalui forum ini dapat menjadi ruang untuk berdiskusi dan saling memberi masukan dan saran terhadap pelaksanaan Sensus Pertanian tahun 2023. “Sosialisasi ST 2023 menjadi salah satu sarana kami menyebarluaskan informasi program kegiatan BPS. Harapannya kami ingin mengajak kita semua berperan menyukseskan Sensus Pertanian tahun 2023, ” ujarnya. Karena itu, Yusniar berujar, diperlukan kerjasama yang apik antar satu sama lain, terutama kepada para responden agar dapat mengisi data dengan sebenar-benarnya agar dapat diperoleh data yang sesuai dan berkualitas. “Karena kualitas data menentukan apakah kebijakan yang disusun sudah tepat sasaran atau belum. Tentunya kualitas yang baik dari data ini bisa diperoleh jika semua berperan optimal sesuai tugasnya masing-masing. Mulai responden, petugas lapangan, pengolah data, seluruh pihak intinya diharapkan dapat saling bekerjasama,”imbuhnya. (*/ Diskominfo)