Kaltim Termasuk Provinsi dengan High Income Nasional

Samarinda, nomorsatukaltim.com - Materi sambutan Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa diwakili oleh Deputi Bidang Pembangunan Regional, Dr. Ir. Himawan Hariyoga Djojokusumo, M.Sc. Secara nasional, dari 35 provinsi, 2 (dua) provinsi masuk high income, sebanyak 13 provinsi masuk midle income dan sisanya 20 provinsi masuk level lower income. “Pemerintah sendiri menginginkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi perlu diprioritaskan di wilayah yang berstatus Lower-Middle Income,” kata Suharso. Sementara, hasil diagnosa terkait pertumbuhan ekonomi Kaltim, Menteri Suharso mengatakan, penghambat pertumbuhan ekonomi Kaltim bukan faktor pendidikan, sumber daya manusia (SDM) atau ketenagakerjaan, tapi  infrastruktur, regulasi dan institusi. Sedangkan, faktor-faktor lainnya cukup mendukung. “Implementasi regulasi untuk mendorong daya saing daerah masih dapat ditingkatkan (Indeks Daya Saing maupun Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan) dan perlunya peningkatan koordinasi antarkebijakan dan antar pemangku kepentingan,” ujarnya Kemudian, terkait infrastruktur, Menteri Suharso mengatakan, kualitas jalan nasional dan provinsi masih perlu ditingkatkan. “Di Kaltim masih rendah aksesbilitas dan dukungan penyediaan layanan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi,” imbuhnya. Adapun sasaran pembangunan di Provinsi Kaltim tahun 2022 yang belum mencapai target adalah pertumbuhan ekonomi yang  semula ditargetkan 5,30% terealisasi 4,48%. Sedangkan, tingkat kemiskinan yang semula ditarget tahun 2022 turun ke  5,80%, realisasinya 6,44%. “Untuk tingkat pengangguran terbuka Kaltim pada tahun 2022 mencapi target. Targetnya 6,79 bisa direalisasi 5,71%,” kata Menteri Suharso. (sef/ADV/Kominfo Kaltim)